Malang, SERU.co.id – Memasuki masa reses, anggota DPRD Kota Malang, Dr Suyadi SPd MM menyapa dan serap aspirasi warga Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Mengusung tema ‘Layanan Dasar Masyarakat Kota Malang, di Perumahan Sukun Pondok Indah Blok V No.6 Kota Malang, Rabu (19/2/2025) malam.
Anggota Fraksi Nasdem DPRD Kota Malang, Dr Suyadi mengatakan, agenda sidang reses ini pertama kali pada tahun 2025. Beberapa layanan dasar masyarakat di Kota Malang masih terjadi kendala, sehingga belum bisa melayani secara maksimal.
“Tema kita hari ini adalah fokus kepada layanan dasar masyarakat Kota Malang harus kita support. Seperti pendidikan, kesehatan, banjir, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lainnya, kita dorong terus agar masyarakat mendapatkan layanan baik dan benar,” seru anggota DPRD Kota Malang dua periode (2019-2024 & 2024-2029) ini.
Hadir dalam serap aspirasi di antaranya, kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, kaum milineal hingga Gen Z. Mantan RW, Ketua RW, Ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, relawan, warga setempat, dan para anggota partai politik. Selain itu anggota Fraksi Nasdem DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi dan M Dwiky Salsabil Fauza.
Baca juga: Pj Walikota Batu Serap Aspirasi Petugas Kebersihan di Alun-alun
Dalam reses tersebut, Suyadi menyampaikan, beberapa hal yang ditangani Komisi D DPRD Kota Malang, khususnya Urusan Kesejahteraan Rakyat. Dengan ruang lingkup pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, transmigrasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Dalam serap aspirasi tersebut, muncul beberapa pertanyaan dari elemen masyarakat yang hadir. Di antaranya, kurikulum selalu berubah, batas rawat inap dan ketersediaan obat di rumah sakit, serta pemangkasan anggaran di Indonesia.
“Kurikulum sedang menjadi perbincangan di semua sekolah, apapun kurikulumnya sebenarnya sama saja. Terpenting guru memiliki kompetensi, murid dapat belajar dengan baik dan benar. Karena kebijakan itu berlaku nasional, maka tidak terlalu mudah diterapkan secara merata,” terang Suyadi.
Baca juga: Fapet UB Gelar Wisuda Virtual Sekolah Lapang
Terkait keluhan keterbatasan layanan BPJS Kesehatan, seperti batas rawat inap hanya empat hari meski kondisi pasien belum pulih. Suyadi menyebutkan, aturan BPJS Kesehatan memang mengalami perubahan sejak awal tahun 2025.
“Perubahan tersebut, konsepnya nanti ditata seperti apa dengan dihapusnya kelas 123. Pelaksanannya nanti akan kami kontrol bareng, karena memang masih banyak laporan soal BPJS Kesehatan tersebut. Tapi yang jelas, untuk UHC di Kota Malang masih lebih baik dibandingkan daerah lainnya,” papar pria yang merayakan HUT ke-58 saat reses tersebut.
Terkait pemangkasan anggaran, terutama bidang pendidikan telah memicu demo mahasiswa besar-besaran. Menurutnya, jawaban sekelas menteri dan DPR RI bahwa efisiensi ini terjadi di kementerian, dimana efisiensi ini perintah langsung dari Presiden Prabowo, agar ada penghematan. Bahkan, hampir semua anggota dewan yang melakukan reses, mendapatkan keluh kesah terkait efisiensi anggaran tersebut.
“Kami merasakan betul itu, bagaimana kita menyikapi itu? Terkait efisiensi ini dibicarakan terus hingga sekarang, kita jalani saja apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Ketika kita terdampak, di sinilah tempat kita mencurahkan keluh kesah, kami di Komisi D menampung semua aspirasi ini,” jawab Suyadi.
Di akhir reses, Suyadi menegaskan, semua aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pihaknya di DPRD Kota Malang. Selanjutnya, akan disampaikan ke DPR RI dan Pemerintah Kota Malang.
“Serap aspirasi ini menjadi langkah strategis sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam mewujudkan layanan maksimal. Sekaligus mencari solusi bersama demi kemajuan Kota Malang,” tandasnya. (rhd)
