Malang, SERU.co.id – Memasuki masa reses 2025, anggota DPRD Kota Malang, mulai menjaring aspirasi terkait masalah di Dapil masing-masing. Salah satu isu yang mencuat adalah pembiayaan sektor pendidikan, khususnya dampak terhadap sekolah swasta. Pasalnya, kebijakan efisiensi anggaran bisa berdampak kurang baik bagi sektor pendidikan, terutama sekolah swasta.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menjelaskan, dalam kamus usulan, tidak ada yang menyangkut atau mewadahi sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta masih bergantung pada dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA), yang hanya bisa cair selama sembilan bulan.
“Ini menjadi masalah, karena sekolah swasta harus mengandalkan BOSDA untuk kebutuhan mereka, namun pencairannya sangat terbatas,” seru Arief.
Arief berharap, agar Pemkot Malang bisa mencairkan BOSDA dengan jumlah penuh dan tepat waktu, tanpa terganggu oleh kebijakan efisiensi. Ia menambahkan, pemenuhan anggaran pendidikan harus menjadi prioritas dalam program efisiensi.
“Kalaupun efisiensi perlu dilakukan, seharusnya jangan sampai mengurangi anggaran pendidikan yang sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Arief menyampaikan, kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan sebaiknya dipertimbangkan dengan hati-hati. Ia menekankan, pendidikan adalah sektor yang tak bisa dipandang sebelah mata dalam hal pengalokasian dana.
“Efisiensi anggaran memang penting, namun harus dipastikan tidak mengorbankan kualitas pendidikan,” kata Arief.
Kondisi infrastruktur pendidikan, seperti yang terjadi di SDN Sukoharjo 2, menjadi perhatian utama Arief. Banyak sekolah yang memiliki fasilitas yang sudah rusak dan membutuhkan perbaikan segera.
“Kami harap, Pemkot Malang dapat segera mengatasi masalah ini, agar proses belajar mengajar tidak terganggu,” tuturnya.
Arief menegaskan, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia juga menambahkan, pada 2025, masalah ini harus dapat diatasi dengan alokasi anggaran yang lebih tepat.
“Kami berharap, pemkot lebih memperhatikan kebutuhan sekolah swasta dan negeri yang membutuhkan perbaikan bangunan,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan yang lebih berpihak pada sektor pendidikan, Arief optimis, kualitas pendidikan di Kota Malang bisa meningkat. Menurutnya anggaran pendidikan harus didorong untuk terus berkembang, dan tidak dikurangi dalam nama efisiensi. (ska/rhd)
