Jakarta, SERU.co.id – Kasus penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, terus menuai polemik. Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat Menteri ATR/BPN selama delapan bulan di akhir pemerintahan Presiden Jokowi, kini terseret dalam pusaran kasus tersebut. Bahkan Rocky Gerung menduga hal tersebut sebagai jebakan Batman untuk Partai Demokrat dan SBY.
Pengamat politik, Rocky Gerung menilai, kasus ini harus diusut hingga ke akar permasalahan. Terutama untuk mengetahui siapa yang berada di balik penerbitan HGB di atas laut.
“Bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar. Kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari?,” seru Rocky dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (29/1/2025).
Tak hanya itu, Rocky menyoroti momentum penerbitan HGB tersebut yang terjadi sebelum Presiden Jokowi lengser. Ia mempertanyakan apakah ada agenda tersembunyi di balik kebijakan tersebut.
“Orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat? Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan? Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sasaran penelitian,” tambahnya.
Baca juga: Menteri KKP Curiga Pagar Laut di Tangerang untuk Reklamasi Alami
Rocky Gerung bahkan menyebut, penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN bisa saja merupakan bagian dari skenario untuk menjebak Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Jokowi terhadap SBY. Karena menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui, walaupun tidak punya kemampuan eksekusi,” ujar Rocky.
Namun, tuduhan tersebut segera dibantah oleh Andi Arief, elite Partai Demokrat.
“AHY memang pernah jadi menteri Pak Jokowi selama 8 bulan. Tapi Pak Jokowi gak pernah menjebak AHY urusan HGB laut atau urusan lain,” kata Andi melalui unggahannya di media sosial X, Jumat (31/1/2025).
Baca juga: Menteri KKP Kesal Pagar Laut Tangerang Dibongkar, Sebut sebagai Barang Bukti
Menurut Andi, AHY sama sekali tidak mengetahui tentang penerbitan HGB di atas laut yang terjadi sebelum masa jabatannya. Ia menegaskan, AHY kini menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Di tengah gonjang-ganjing kasus ini, pegiat media sosial, Jhon Sitorus meminta Partai Demokrat untuk tidak bersikap defensif.
“Mending buka aja kalau itu atas perintah siapa dan kepentingan siapa. Itu baru namanya gebuk mafia tanah, bukan peluk mafia tanah,”sindirnya.
Jhon juga menekankan, jika penerbitan 243 HGB untuk pagar laut ini memang terjadi atas kepentingan pribadi AHY, maka Demokrat harus siap menerima konsekuensi politiknya.
“Kecuali itu memang atas perintah dan kepentingan AHY sendiri. Ya silakan gigit jari sambil makan ulat dan serangga,” ujarnya menyindir. (aan/mzm)
