Jakarta, SERU.co.id – Ratusan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan aksi unjuk rasa di lobi gedung kementerian, Jalan Pintu Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Mereka memprotes dugaan sikap arogan dan kasar Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro serta pemecatan mendadak pegawai tanpa prosedur yang jelas. Namun Sekjen Kemendikti Saintek membantah adanya pemecatan ASN mendadak.
Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno, menduga pemecatan ini terjadi akibat kesalahpahaman dan fitnah yang berkembang di internal kementerian.
“Ada dugaan bahwa Ibu Neni menerima sesuatu, padahal itu tidak benar,” katanya.
Ia berharap, aksi ini mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto mengingat Satryo merupakan menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi agar Presiden tahu ada masalah di kementerian ini,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Togar M Simatupang menegaskan, tidak ada pemecatan ASN secara mendadak.
“Tidak sejauh itu, dalam penataan pegawai, ada mekanisme yang harus dijalankan,” ujarnya.
Togar menambahkan, kementerian tetap membuka ruang dialog untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik.
“Kami tetap terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Kisruh ini juga mendapat perhatian dari DPR RI. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memastikan, parlemen akan mengkaji lebih lanjut permasalahan ini.
“Kami akan mempelajari dan meminta komisi terkait untuk melakukan pemantauan serta evaluasi jika memang diperlukan,” ujar Dasco.
DPR juga meminta agar pemerintah segera menuntaskan polemik ini secara bijak agar tidak berdampak pada kinerja kementerian yang berhubungan langsung dengan pendidikan tinggi, riset dan inovasi di Indonesia.
Hingga saat ini, Menteri Satryo belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi demonstrasi yang menuntut dirinya.
Sebagai informasi, demontrasi oleh ratusan pegawai Kemendikti Saintek ini diduga dipicu pemecatan seorang pegawai bernama Neni Herlina. Ia mengaku, diberhentikan secara lisan tanpa surat resmi atau kejelasan lebih lanjut.
“Saya disuruh pindah ke Kemendikdasmen begitu saja, tanpa ada surat atau prosedur yang jelas,” ujar Neni. (aan/mzm)
