Surabaya, SERU.co.id – Wacana pembangunan proyek Surabaya Water Front Land (SWL) yang rencananya akan dibangun di Kota Surabaya menuai banyak penolakan. Komisi C DPRD Kota Surabaya pun menolak mentah mentah rencana proyek pembangunan yang masuk sebagai program Proyek Strategis Nasional (PSN).
Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra Alif Iman Waluyo mengatakan, pihaknya lebih memikirkan kepentingan hajat hidup masyarakat sekitar, terutama kaum nelayan.
“Maka kami akan berusaha untuk meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak terburu-buru merealisasikan pembangunan ini, maka kami akan menyampaikan kesepakatan penolakan ini demi kepentingan masyarakat dan Pemkot Surabaya. Perlu dikaji ulang soal manfaat dan mudharatnya,” kata Alif, Senin (6/1/2025).
Senada, Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menjelaskan, Komisi C menolak adanya pembangunan pulau buatan di tengah laut Surabaya (Surabaya Water Front Land).
“Pembangunan ini berdampak ke warga sehingga kami dari Komisi C sepakat menolak wacana pembangunan itu, meski masuk di program PSN,” jelas Eri Irawan.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk membatalkan proyek tersebut,” lanjutnya.
Politisi muda PDI Perjuangan ini menegaskan, Pemkot Surabaya tidak mendapatkan manfaat PAD yang signifikan dari hasil pembangunan PSN. Justru direpotkan oleh dampak yang ditimbulkan, terutama soal ancaman banjir di wilayah sekitarnya.
“Karena sembilan muara disana akan tertutup akibat pembangunan pulau-pulau itu, maka konsekuensinya cost untuk pemeliharaan, pembuatan saluran juga akan semakin besar. Ini tentu tidak sepadan dengan manfaat yang dihasilkan,” tegas dia.
Sedangkan Herlina Harsono Njoto, anggota Komisi C yang lain menegaskan, tindakan penolakan dari Komisinya ini bukan berarti anti pembangunan, namun pihaknya menilai bahwa rencana yang tercatat di PSN ini dinilai kurang matang perencanaannya.
“Artinya tidak berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, lantas dampak yang akan ditimbulkan terhadap ekosistem dan masyarakat pantai terutama nelayan yang imbasnya terhadap perekonomian berbagai sektor yang berkembang di sekitar lokasi tersebut,” tegas dia.
Lanjut politisi Demokrat ini, jika konteksnya pembangunan maka prioritas utamanya adalah menumbuhkembangkan masyarakat sekitar.
“Artinya, lebih berdaya dari sisi ekonomi kalau sebelumnya adalah nelayan maka seharusnya bisa menjadi tuan di wilayahnya sendiri bukan hanya menjadi penonton saja,” seru politisi Demokrat ini.
Hadir dalam rapat tersebut, Forum Masyarakat Madani Maritim yang terdiri atas 44 elemen masyarakat, Bappeda, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan, Dispora, Bagian Hukum dan Kerjasama dan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII). (iki/ono)
