Malang, SERU.co.id – Merespon bergulirnya praktik politik uang di tengah masyarakat, Satgas Anti Politik Uang dan Kecurangan Pilkada terbentuk di sejumlah RT jelang pemungutan suara Pilkada Kota Malang. Satgas Anti Politik Uang dan Kecurangan Pilkada kini menjadi gerakan masif elemen masyarakat untuk mewujudkan demokrasi jujur dan adil. Dimana di masa tenang menjelang pemungutan suara Pilkada Kota Malang, politik uang mulai bertebaran, baik samar maupun terang-terangan.
Ketua Satgas, Arief Wahyudi mengatakan, anggota satgas merupakan masyarakat umum yang ingin demokrasi jurdil di Kota Malang bisa berjalan dengan baik. Beberapa di antaranya anggota Karang Taruna, remaja masjid, jamaah majelis hingga masyarakat biasa.
“Ini murni gerakan massa yang lahir sebagai bentuk keprihatinan demokrasi yang ternoda oleh praktik politik uang apapun bentuknya. Satgasnya terbentuk di masing-masing RT, tinggal kecamatan lain untuk menduplikasi hal yang sama, karena biasanya money politics itu adanya di masa tenang,” seru AW, sapaannya ditemui SERU.co.id, usai pembentukan Satgas Anti Politik Uang dan Kecurangan Pilkada di Klojen, Sabtu (23/11/2024) malam.
Disebutkannya, sebenarnya pelanggaran telah terjadi sejak pra kampanye hingga masa kampanye oleh salah satu pasangan calon (paslon). Dengan pembagian kaos saat menjabat, hingga bagi-bagi sembako murah dan sejumlah uang pada masa kampanye.
Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2024, KPU Jatim Gelar Doa Bersama Lintas Agama
“Kami telah memiliki dokumentasi dan barang bukti fisik pelanggaran paslon tersebut. Tim hukum kami terus mengolah itu, nantinya akan menjadi satu gerakan hukum tersendiri,” ucap AW.
Dirinya tak menampik, ide awal diinisiasi dan diinstruksikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, beberapa waktu lalu. Namun gerakan ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Tentunya semakin menambah semangat untuk menjadi gerakan bersama menolak politik uang dan kecurangan demi mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil (jurdil).
Baca juga: Para Ulama Kota Malang Sampaikan Aspirasi Pilkada Damai dan Netral di Polresta Makota
Tak hanya dari masyarakat grassroot, mahasiswa pun sempat melakukan aksi damai dengan mendatangi Bawaslu dan KPU Kota Malang. Disusul sejumlah kyai, ulama dan habib menyampaikan aspirasi ke Polresta Malang Kota. Semua demi menjaga Pilkada Damai, dengan masifnya pengawasan terhadap politik uang dan kecurangan Pilkada.
“Tugas Satgas ini nantinya untuk mencegah ketika tahu kalau ada money politic di wilayah RT masing-masing. Dicegah, kalau tidak bisa dicegah ambil tindakan, foto dan laporkan. Tim hukum kami siap untuk memproses,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Anggota F-PKB DPRD Kota Malang ini.
Baca juga: Kapolri dan Panglima TNI Cek Kesiapan Personel dan Alutsista untuk Pengamanan Pilkada di Jatim
Arief berharap, Satgas ini efektif untuk membendung adanya politik uang dan kecurangan Pilkada. Demi mewujudkan jalannya demokrasi yang bersih, jujur dan adil.
“Kita bukan mencari kemenangan, siapapun yang menang tidak apa-apa. Tapi demokrasi ini harus berjalan dengan sehat, bersih, jujur dan adil,” pungkasnya.
Baca juga: KPU Kabupaten Kediri Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pilkada Serentak 2024
Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Malang nomer urut 3, Dimyati Ayatulloh mengapresiasi terbentuknya Satgas Anti Politik Uang dan Kecurangan Pilkada. Menurutnya, terbentuknya satgas tersebut merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dalam menjaga jalannya demokrasi jurdil.
“Satgas ini wujud nyata kesadaran masyarakat sadar, karena kalau kondisi ini dibiarkan akan merusak demokrasi. Semakin dekat dengan hari pencoblosan, eskalasi politik uang dan kecurangan semakin tinggi. Ketika menjadi gerakan masif semua elemen masyarakat, insyaallah demokrasi jurdil dan Pilkada Damai tercipta,” tandasnya. (rhd)
