DPW PKB Meminta Perlindungan ke Polda Jatim atas Dugaan Penggagalan Muktamar di Bali

DPW PKB Meminta Perlindungan ke Polda Jatim atas Dugaan Penggagalan Muktamar di Bali
Anik Maslachah, Sekretaris DPW PKB Jatim saat tiba di Ditintelkam Polda Jatim. (foto:iki)

Surabaya, SERU.co.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, Kamis (22/8/2024) mendatangi Polda Jatim melaporkan akan ada kegiatan Muktamar PKB ke-6 yang diselenggarakan di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Mereka juga minta perlindungan dari dugaan rencana penggagalan kegiatan konstitusional partai tersebut.

Tiba di Polda Jatim, Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah tidak datang sendiri melainkan bersama dengan Ketua DPC PKB Musyafa Rouf, Salim Azhar Bendahara Umum DPN Gema Syabah, serta Falut.

Bacaan Lainnya

“Kondisi faktual di lapangan kami melihat bahwa ada upaya upaya provokatif yang dilakukan oleh oknum yang mengarah kepada kegaduhan, kericuhan maupun kerusuhan dan ada arah untuk menggagalkan pelaksanaan Muktamar PKB,” kata Anik Maslachah, Sekretaris DPW PKB Jatim, Kamis (22/8/2024) pagi.

Itulah sebabnya, lanjut Anik, pihaknya mewakili DPW PKB Jatim datang ke Polda intinya meminta agar Polda mengambil tindakan preventif dan represif jika terjadi hal hal seperti yang dia sampaikan.

Lebih jauh disampaikan, hasil pertemuan hari ini diterima dengan baik dan Polda akan siap melakukan pengawalan dan pendampingan dan akan mengambil langkah yang masif konstitusional.

“Tujuan kami melakukan koordinasi ini tidak hanya sekedar bagaimana pelaksanaan Muktamar ini berjalan dengan tertib. Namun ada kegiatan besar yang perlu diamankan bersama yakni Pilkada dan Pilgub serentak di Indonesia,” lanjut dia.

Baca juga: Jajaran DPW PKB Laporkan Lukman Edy ke Polda Jatim Dugaan Pencemaran Nama Baik

Saat ditanya siapa yang akan melakukan penggagalan Muktamar PKB, Anik menyebut, DPW PKB melihat ada oknum dari NU, ada beberapa gerakan yang sudah dilakukan diantaranya mengumpulkan massa banyak yang digelar di Bali.

“Undangan yang viral itu akan ada 100 ribu dari berbagai wilayah terutama Jatim dan Jateng. Namun informasi yang didapat bahwa massa lebih banyak dari Jatim,” tandas dia.

Selain itu juga ada gerakan gerakan yang mengajak untuk membentuk pengurusan baru dan membuat muktamar tandingan.

“Dari indikasi indikasi itulah kemudian kami hadir ke Polda untuk langkah antisipatif,” tutup dia. (iki/ono)

Pos terkait