Surabaya, SERU.co.id – PT Granting Jaya selaku pengelola proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) melalukan sosialisasi terkait rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang berada di Kenjeran Park, Surabaya, Jawa Timur.
Dari kegiatan ini nampak hadir aktivis lingkungan seperti Khatulistiwa dan perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Surabaya.
Saat diberikan penjelasan soal dampak lingkungan pembangunan SWL, aktivis lingkungan menyampaikan bahwa dengan adanya pembangunan itu menyebabkan kerusakan besar ekosistem lingkungan, baik perairan, hingga daratan.
Ketua Umum Khatulistiwa Maulana Hidayat, saat hadir di acara itu mengatakan, bahwa dengan adanya pembangunan proyek itu dapat menyebabkan banjir.
“Banjir ini permasalahan utama di Surabaya. Soal larinya air tidak dijelaskan, hanya disebutkan sungai primer maupun sekunder namun debet air belum dihitung,” jelasnya.
Lalak, sapaan akrab Maulana Hidayat menambahkan, SWL sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini ia nilai hanya mateng dalam lobi-lobi politik di tingkat pusat.
Sementara salah satu anggota HSNI mengatakan, mayoritas nelayan takut dengan dampak lingkungan seperti banjir yang kian meninggi hingga tak memiliki lahan tangkap ikan.
“Harapan kami, jika sampai ini terjadi warga nelayan yang terdampak jadikan sebagai pemain. Bukan penonton,” katanya.
Terpisah, salah satu Pakar Tehnik Kelautan ITS Suntoyo, yang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi itu mengatakan, ketakutan-ketakutan yang sempat dilontarkan oleh para nelayan sangat tidak beralasan. Apalagi, PT Granting Jaya selaku pengembang telah memikirkan upaya menambah kesejahteraan nelayan mulai dari Surabaya Utara hingga Selatan.
“Saat direklamasi pasti akan ada situasi baru. Dalam simulasi bisa menyebabkan penurunan masa air 4cm sampai dengan 10cm jadi kalau ada ketakutan dari sisi banjir tidak mendasar,” ucap dia.
Selain itu Agung selaku juru bicara dari PT Granting Jaya, menyebut bahwa saat ini pihak PT Granting Jaya telah melakukan pengurusan Amdal. Dan untuk menyelesaikan itu tidak bisa cepat.
“Lama untuk ngurus amdal ini tidak bisa langsung jadi butuh waktu 4 sampai 6 bulan dan ini prosesnya sudah berjalan selama satu bulan,” jelas nya. (iki/ono)
