Malang, SERU.co.id – Pj Wali Kota Malang dan seluruh fraksi sampaikan pandangan akhir rancangan KUPA-PPAS APBD 2024. Secara resmi, DPRD Kota Malang menyetujui dan mengesahkan rancangan KUPA-PPAS APBD Kota Malang 2024. Harapannya, rancangan tersebut bisa segera ditindaklanjuti agar mengurangi SILPA.
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, perubahan anggaran di beberapa dinas akan menjadi catatan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan Perda perubahan APBD tahun anggaran 2024.
“Rancangan KUPA-PPAS APBD 2024 ini kami serahkan ke provinsi. Sementara untuk pembahasan APBD perubahannya minggu depan kami garap. Insyaallah pembahasannya bisa lancar,” seru orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut, Kamis (25/7/2024).
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan, beberapa dinas terdapat penambahan dan pengurangan.
“Kami sudah sepakat SILPA kemarin terbesar itu ternyata dari sisa gaji. Artinya, penganggaran gaji beberapa dinas terlalu besar. Kami sempat berharap ada tambahan CPNS atau PPPK, tapi ternyata tidak ada,” ujar Bli Made, sapaan akrabnya.
Selanjutnya, jelas Made, rancangan KUA-PPAS akan diperinci di perubahan APBD. Rencananya, sembilan Agustus sudah pengesahan APBD perubahannya. Kemudian dipelajari dan diparipurnakan pada tanggal 5 Agustus.
“Harapannya harus sampai ke evaluasi di gubernur di dewan di periode sekarang. Tujuannya agar penyerapan anggaran dimulai pada satu September nanti. Kalau evaluasi gubernur turunnya di atas tanggal 23 Agustus, tidak bisa dibahas dewan periode sekarang,” beber Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Malang itu.
Menurut Made, hal tersebut akan mempengaruhi besaran SILPA APBD Kota Malang 2024. Terutama masa penyerapan anggaran APBD untuk program prioritas semakin dekat.
“Untuk itu, SILPA harus dikurangi dengan mengutamakan program prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya anggaran insidentil di DPUPR-PKP Kota Malang untuk menghadapi musim penghujan. Kemudian penambahan anggaran di Satpol PP Kota Malang untuk program penegakan Perda,” ungkapnya.
Terakhir, Made berharap, kerja sama kuat bisa terjalin untuk menyelesaikan semuanya. Postur APBD bisa membaik dengan potensi SILPA dikurangi. Mengingat pembelanjaan gaji per OPD rata-rata antara Rp500 juta-1 miliar.
“Perubahan kebijakan umum anggaran benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebentar lagi Kota Malang akan melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2024. APBD Kota Malang jangan sekali-kali digunakan untuk kampanye terselubung,” pungkasnya. (afi/ono)
