Surabaya, SERU.co.id – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono menegaskan pentingnya dilakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk proyek berstatus nasional atau PSN (Proyek Strategis Nasional).
Proyek yang rencananya berada di Kota Pahlawan ini, harus memiliki dokumentasi transparan dan melibatkan pendapat masyarakat.
“Proyek status nasional ini harus ada studi kelayakannya. Harus ada feasibility studi dan harus ada dokumentasi yang bisa di publikasikan. Sekaligus bisa meminta masukan masyarakat mengenai dampak yang nantinya terjadi,” kata Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Selasa (16/7/2024).
Politisi PDI Perjuangan Surabaya ini menambahkan, dampak ekonomi terhadap pelaksanaan proyek harus menjadi perhatian secara seksama.
“Jika dampak proyek positif bagi warga tertentu, namun negatif bagi sebagian besar warga kota, maka pelaksanaannya harus di batalkan,” tegas dia.
Baktiono menjelaskan, bahwa di Indonesia butuh pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Termasuk pemimpin kota Surabaya.
“Kita tidak ingin proyek ini menambah kesengsaraan warga atau merusak lingkungan dan ekosistem kota,” jelas dia.
Lebih jauh di terangkan, rancangan proyek trans-nasional ini, nampaknya lebih mengarah pada pembangunan perumahan eksklusif ketimbang industri. Sehingga Komisi C DPRD Kota Surabaya berniat mengirimkan resume rapat dengan warga terdampak dan memberikan masukan kepada Presiden, DPR RI, serta kementerian terkait di Jakarta.
“Tujuannya agar ada kajian lebih mendalam terhadap suara warga terdampak, masyarakat pesisir dan tokoh lingkungan, yang harus menjadi pertimbangan,” terang dia.
“Kita akan sampaikan masukan ke Presiden, DPR RI, dan kementerian di Jakarta. Suara warga yang terdampak dan pemerhati lingkungan harus menjadi bahan pertimbangan,” pungkasnya. (iki/ono)
