Malang, SERU.co.id – Pj Wali Kota Malang sampaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025. Pj Wali Kota Malang beberkan target PAD tahun 2025 sebesar Rp1,174 triliun. Dengan target tersebut, Pj Wali Kota Malang optimis berbagai prioritas bisa terealisasi.
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, penyampaian KUA-PPAS masih kerangka umum dan masih anggaran sementara. Masih perlu melihat kondisi keuangan daerah saat ini dan juga evaluasi terkait SILPA.
“Berdasarkan RKPD 2025, PAD ditargetkan sebesar Rp1 triliun 174 miliar 128 juta 173 ribu. Terdiri dari pajak daerah sebesar Rp1 triliun 6 juta, retribusi daerah sebesar 63 miliar 770 juta 519 ribu. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp327 miliar 215 juta 252 ribu dan PAD sah lainnya sebesar Rp78 miliar 136 juta 403 ribu,” seru Wahyu di Gedung DPRD Kota Malang.
Dalam penyampaiannya, Wahyu mengungkapkan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2 triliun 237 miliar 137 juta 572 ribu. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2 triliun 332 miliar 637 juta 572 ribu.
“Jadi dari pendapatan dan belanja ada defisit yang harus ditutup. Untuk menutupnya, dialokasikan proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp95 miliar 500 juta dari SILPA tahun sebelumnya. Namun rincinya setelah APBD tahun 2025 keluar, tentunya dengan pertimbangan dan koordinasi pembahasan DPRD Kota Malang,” beber Wahyu, Senin (15/7/2024).
Menurut orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut, ada banyak potensi pada tahun 2025. Ia mengatakan, sebelumnya terdapat bagi hasil yang diterima Pemkot Malang.
“Kemudian transfer dari pusat juga ada kenaikan, sehingga kami optimis tahun 2025 lebih stabil. Tahun 2025 juga sudah tidak ada penganggaran yang harus disisihkan untuk Pilkada. Jadi bisa fokus pada prioritas-prioritas yang harus direalisasikan pada tahun 2025,” ungkap pria ramah senyum itu.
Terakhir, terkait rencana pembangunan infrastruktur tahun 2025, ia menyatakan akan disesuaikan. Mengingat nantinha juga perlu dibahas dengan anggota DPRD baru. RKPD akan menjadi patokan dasar. (afi/ono)
