Jember, SERU.co.id – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember sebut ada 32 titik kerawanan pemutakhiran data pemilih.
Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Jember, Wiwin Riza Kurnia mengatakan, Bawaslu Jember meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada dugaan pelanggatan terkait Pilkada 2024.
“Jadi Posko aduan masyarakat untuk kawal hak pilih, kita membuka hotline untuk masyarakat juga melaporkan jika terdapat dugaan atau bahkan potensi pelanggaran terkait dengan proses pemutahiran data pemilih, yang dilakukan oleh pantarlih,” ujar Wiwin saat dikonfirmasi, Jum’at (5/7/2024)).
Lebih lanjut Wiwin menjelaskan, pihaknya lebih mengutamakan ketaatan prosedur pada Pilkada mendatang. Dirinya juga mengatakan posko aduan tersebut tidak hanya di Bawaslu Kabupaten Jember saja.
“Jadi yang kami awasi itu lebih kepada ketaatan prosedur dan lain sebagainya, tp akan tetapi untuk masyarakat yang dia punya hak pilih tapi hak pilihnya juga tidak terakomodir. Itu juga bisa dilaporkan ke Bawaslu,” ungkapnya.
“Kita membuka posko aduan masyarakat itu tidak di Bawaslu Kabupaten Jember, tapi itu serentak di seluruh Kecamatan se Kabupaten Jember di sekretariat Panwascam masing-masing,” sambungnya.
Kendati demikian, lanjut Wiwin, pengawasan dilakukan selama satu bulan.
“Karena kita prosesnya satu bulan dan ini juga sedang berjalan,” ujarnya.
Terkait dengan posko aduan, Wiwin mengatakan untuk Kabupaten Jember belum ada. Tetapi untuk di Kecamatan masih dalam proses inventarisir.
“Jadi kalau misalkan ada yang tidak ditindaklanjuti atau bahkan jumlah aduannya itu jauh lebih banyak kita akan lakukan supervisi dan monitoring. Kemudian itu diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Jember,” ulasnya.
Wiwin juga mengatakan, dari hasil monitoring. Terdapat puluhan titik rawan.
“Kalau untuk pemutahiran data pemilih, jadi kita memetakan 32 kerawanan yaitu lebih kepada akurasi data pemilih maupun juga ketaatan prosedur,” ungkapnya.
“Jadi banyak sekali kerawanan yang kita lihat dari pengalaman pemutahiran data pemilih sebelumnya, untuk selanjutnya kami jadikan strategi pengawasan pada saat proses pemutahiran data pemilih saat ini,” imbuhnya.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengantisipasi kerawanan pemutakhiran data pada Pilkada mendatang.
“Untuk kerawanan Pilkada, kita dalam waktu dekat akan mengundang stakeholder baik itu polres maupun bakesbangpol dan juga dari teman-teman media. Kami akan membuat indeks kerawanan Pemilu secara gamblang terkait dengan Pilkada saat ini, berkaca dari data masing-masing stakeholder terkait dengan Pemilu yang sebelumnya,” pungkasnya. (amb/mzm)
