Malang, SERU.co.id – Tim Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya gelar pertemuan terbatas dengan Dirjen PDP Kemendesa PDTT. Pertemuan ini merumuskan dan melaksanakan kebijakan optimal dalam pembangunan desa. Harapannya, pembangunan desa di Indonesia semakin optimal dan berdampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dirjen PDP, Sugito SSos MH menyatakan, desa memiliki peran sentral dalam pembangunan Indonesia. Namun, desa masih menghadapi berbagai isu kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, ketimpangan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
“Berdasarkan data BPS 2024, sekitar 54,68% persen penduduk miskin di Indonesia tinggal di perdesaan. Kolaborasi dan sinergi pembangunan desa pun menjadi penting,” seru Sugito kepada SERU.co.id.
Lebih lanjut, Sugito menjelang, aspek internal melibatkan lima direktorat teknis dan satu sesditjen. Bekerja sama menyelesaikan program unggulan desa. Sementara aspek eksternal mencakup kerjabsama dengan kementerian, lembaga, perguruan tinggi dan NGO.
Sementara itu, Tim Pusat Studi Pembangunan Desa UB, Dr Ir Atiek Iriany MS menyampaikan, komitmen dalam pendampingan dan pemberdayaan desa melalui tri dharma perguruan tinggi. Program unggulan seperti ‘Desa Berdaya’ di Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengurangi jumlah desa tertinggal.
Baca juga: Maba Universitas Brawijaya Bisa Ajukan Keringanan UKT Melalui SIBAKU
“Pada 2024, Pusat Studi Pembangunan Desa UB dipercaya menyusun ‘pedoman pemanfaatan ruang desa’ untuk membantu desa mengenali potensinya. Kemudian mengembangkan program tematik sesuai karakteristik lokal. Pendekatan bottom-up ini melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan,” bebernya.
Baca juga: Viral Penerima KIP-K Hedon, Universitas Brawijaya Verifikasi Ulang Data
Senada, Tim Pusat Studi Pembangunan Desa UB lainnya, Dr Sugiarto menjelaskan, pedoman tersebut harus operasional dan mudah dipahami. Terutama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Disesuaikan dengan tipologi desa di Indonesia, termasuk desa pedalaman, pesisir, pinggiran kota, kepulauan dan perbatasan negara.
“Kami juga berencana menambah lokasi pilot project penyusunan pemanfaatan ruang desa di NTB dan NTT. Langkah ini akan memperkaya pedoman dan memperluas dampak positif pembangunan desa di luar Jawa. Kami ingin membantu memajukan desa-desa di luar Jawa dengan memanfaatkan jejaring kerja sama di kedua provinsi tersebut,” pungkasnya. (afi/ono)
