Sanusi Tekankan Hindari Pungli Kepada 209 ASN Yang Baru Dilantik

Sanusi Tekankan Hindari Pungli Kepada 209 ASN Yang Baru Dilantik
Proses pengambilan sumpah jabatan ASN administrator dan pengawas di Pemkab Malang. (foto wul)

Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan pelantikan 209 jabatan administrator dan jabatan pengawas, Senin (3/6/2024). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Malang tekankan para pejabat yang dilantik tersebut terapkan 5K (Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas dan Kerja Prestasi) dan bersih dari Pungli (pungutan liar).

Bupati Malang, HM Sanusi menuturkan, seluruh para ASN lingkungan pemerintah Kabupaten Malang harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dan tidak terbalik, malah minta dilayani dengan seperti menarik tindakan pungli.

Bacaan Lainnya

“Tugas-tugas tersebut harus senantiasa berpedoman dan sejalan ASN berakhlak. Tugas utama ASN adalah melayani, sehingga ASN jangan minta-minta dilayani, bahkan meminta pungutan atau diberi tip ketika melayani masyarakat, itu pungli,” seru Sanusi.

Sanusi menyebut, seluruh tindakan yang dilakukan itu harus ada pertanggung jawabannya, sehingga ada imbalan yang harus diterima bagi para pelanggarnya.

“Semua perbuatan harus dipertanggung jawabkan, sekecil apapun harus ada landasan hukumannya,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menambahkan, atas pelantikan ini pihaknya berharap kinerja PNS tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan harapan target Malang Makmur bisa tercapai sesuai dengan harapan.

Baca juga: Sanusi Dukung Penuh Satgas Saber Pungli Lakukan OTT di Pemkab Malang

Agar tidak terjadi kasus pungli yang mencoreng nama baik Pemkab Malang, para PNS ini bisa mengemban amanah dengan baik. Dan bakal ada reward sendiri bagi mereka yang berprestasi.

Baca juga: Pungli di Dispendukcapil, Pelaku Cetak KTP Dengan Material Bekas

“Tentunya bagi mereka yang kerja prestasi pak bupati sudah sampaikan pasti pada saatnya mendapatkan reward. Diantaranya jabatan bisa mulai dari Kabid, kemudian bisa menjadi sekretaris dinas dan seterusnya,” tuturnya.

Dikatakan Didik, untuk evalusi kinerja para OPD sendiri tersebut dilakukan secara berkala. Dimana pihak BKSDM bekerja sama dengan inspektorat, dalam melaksanakan upaya-upaya untuk memberikan evaluasi.

“Tentunya diharapkan kinerja mulai kadis sampai stafnya bisa bekerja secara maksimal dalam rangka menjalankan program yang sudah dijalankan,” bebernya. (wul/ono)

disclaimer

Pos terkait