Pamekasan, SERU.co.id – Banyaknya persoalan hukum dan dugaan korupsi yang ditangani Polres dan Kejaksaan Negeri Pamekasan mandek di meja Inspektorat.
Terbukti adanya dugaan kasus korupsi Gebyar Batik dan pengadaan warung milik rakyat (Wamira) mart yang telah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) hingga saat ini masih menunggu hasil audit Inspektorat.
Hasil audit yang diminta Polres Pamekasan sudah sejak tahun lalu. Tetapi, hasil audit tersebut baru diserahkan pada minggu lalu.
Atas lambannya kinerja Inspektorat itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menilai kalau Inspektorat seharusnya memperhatikan kepercayaan masyarakat.
“Inspektorat itu memang tugasnya untuk mengaudit kinerja dari masing-masing OPD Kabupaten. Dan seharusnya inspektorat itu harus profesional dan akuntabel dalam bekerja,” seru Halili selaku Ketua DPRD Pamekasan, Rabu (29/5/2024).
Ketua DPRD Pamekasan itu mengingatkan agar inspektorat menjaga nama baik lembaganya. Ia berharap tidak ada kesan dan pesan dari masyarakat kalau inspektorat tidak didapat dipercaya dalam bekerja.
“Jangan sampai ada pesan maupun kesan yang kurang baik dari masyarakat terkait kinerja inspektorat, karena inspektorat merupakan APH internal. Dan kalaupun bisa ditangani di dalam kenapa harus sampai ke luar,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Achmad Faisol selaku Kepala Inspektorat Pamekasan menuturkan, pihaknya sudah melakukan tugasnya sesuai prosedur.
“Kami sudah melakukan tugas kami, diluar itu kami tidak bisa jawab,” ungkap Plt Sekretaris Daerah itu. (udi/mzm)
