Malang, SERU.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen memerangi dan anti korupsi dengan menandatangani pakta integritas. Langkah ini menegaskan komitmen serius dari legislatif, eksekutif dan stakeholder di Kota Malang untuk mencegah serta memerangi praktik korupsi.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika SE menegaskan, penandatanganan pakta integritas menempatkan tanggung jawab pelaksanaan pada dinas terkait. Sementara usulan dari masyarakat menjadi dasar pelaksanaannya, hal ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.
“Pemberantasan korupsi di Kota Malang harus ditanggapi serius, terutama dari sisi pencegahan. Karena mencegah jauh lebih baik daripada ada penindakan. Ada banyak yang terlibat dan menandatangani langsung, mulai dari Forkopimda hingga unsur masyarakat, salah satunya FKUB,” seru Bli Made, sapaan akrabnya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (13/5/2024).
Baca juga: Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas 2023, Pemkot Batu Resmi Gunakan SuKMa-e Jatim
Tindakan ini diharapkan menjadi sinyal bagi seluruh pihak untuk memprioritaskan isu pencegahan korupsi. Harapannya dalam sisa masa jabatan tidak terjadi hal diluar harapan dan keinginan.
“Saya rasa ini sebagai sinyal bagi kita, peringatan seperti rambu-rambu dan hal ini sangat efektif. Lima tahun terakhir tidak ada hal-hal yang terjadi dan setiap tahun penandatanganan pakta integritas dilakukan. Semoga di sisa akhir jabatan juga terus baik,” ucapnya.
Selaras, Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM menyoroti, penandatanganan pakta integritas adalah komitmen bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugas tanpa melanggar aturan yang telah disepakati.
“Langkah ini mencerminkan keseriusan eksekutif dan legislatif dalam memerangi korupsi. Terutama dengan mengutamakan upaya pencegahan sebagai langkah utama,” pungkasnya. (ws11/rhd)
