Banyuwangi SERU – Pasar Pelayanan Publik Rogojampi menjadi sasaran pertama Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Kabupaten paling timur pulau Jawa. Di tempat pelayanan publik ini, Presiden Jokowi didampingi Bupati Anas menyimak penjelasan staf Pelayanan Publik Rogojampi dalam proses tata cara pelayanan di era new normal.
Kedatangan Presiden Jokowi ke Banyuwangi didampingi Menkopolhukam Mahfud MD, Mensegneg Pramono Anung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnuthama, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa
Dihadapan Jokowi, Wahyu Fina menjelaskan tentang proses pelayanan mandiri atau self-service di mana warga bisa mengakses dokumen/izin tanpa bertemu petugas. Selain itu, Wahyu Fina juga menjelaskan tentang integrasi data kependudukan dengan program Smart Kampung, yaitu sistem digitalisasi pelayanan publik berbasis desa yang dikembangkan Banyuwangi sejak lima tahun terakhir.
Setelah mendengar penjelasan dari petugas Pasar Pelayanan Publik Rogojampi. Presiden Jokowi memerintahkan kejajarannya untuk mereplikasi konsep unit pelayanan publik yang terintegrasi dengan pasar tradisional ke kabupaten/kota lainnya di Indonesia.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, selain telah memiliki Mal Pelayanan Publik, Banyuwangi juga memiliki dua Pasar Pelayanan Publik, yaitu di Kecamatan Rogojampi dan Genteng. Ini merupakan unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional. Pasar Pelayanan Publik tersebut diresmikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada April 2019.
”Dengan pasar pelayanan publik ini, setidaknya ada dua tujuan. Pertama, memudahkan warga untuk mengurus dokumen kependudukan atau izin yang dibutuhkan. Kedua, ikut menggerakkan ekonomi pasar, karena dengan kehadiran unit pelayanan publik ini ikut meningkatkan trafik orang ke pasar tradisional. Bisa urus dokumen dan izin sambil belanja di pasar tradisional,” jelas Anas.
Di Pasar Pelayanan Publik, terdapat 98 jenis dokumen dan izin yang dilayani dalam satu tempat. Mulai dokumen kependudukan hingga perizinan seperti nomor induk berusaha, IMB, izin praktik usaha kesehatan, dan masih banyak lagi.
”Kami akan terus meningkatkan jumlah dokumen dan izin yang bisa diakses di Pasar Pelayanan Publik terutama layanan yang terintegrasi dengan instansi non-pemerintah daerah, seperti halnya di Mal Pelayanan Publik kami yang telah mencapai lebih dari 200 izin di satu lokasi,” ujar Anas.
Sebelum meninjau pasar pelayanan publik. Terlebih dahulu Presiden Jokowi blusukan ke pasar tradisional dan menyapa masyarakat Banyuwangi untuk membagikan kaos. (Ant)
