Batu, SERU.co.id – Pj. Wali Kota Batu mengungkapkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan APBD. Hal itu disampaikannya saat menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Platinum Surabaya, Sabtu (16/3/2024) malam.
Kegiatan rapat koordinasi (Rakor) itu bertemakan Strategi Penguatan Program Melalui Aplikasi SiPD RI dalam APBD. Pj Wali Kota Batu, Dr Aries Agung Paewai SSTP MM menyebutkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD melalui pemanfaatan teknologi informasi. Khususnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SiPD RI).
“Saat ini, peran teknologi informasi sangat krusial dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien,” serunya.
Baca juga: Sinergi Eksekutif-Legislatif Kuatkan Ekonomi melalui SIPD
Pj Aries menyebutkan, Aplikasi SiPD RI memberikan kemudahan dalam pelaporan keuangan, pengendalian anggaran, dan pemantauan realisasi program-program pembangunan. Dirinya menyatakan Pemkot Batu akan terus mendukung pengembangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SiPD RI. Dengan menyediakan berbagai pelatihan dan dukungan teknis bagi OPD dalam memanfaatkannya secara maksimal.
“Saya ingin agar Silpa atau Sisa Lebih Program Anggaran Pemerintah Kota Batu kedepannya tidak lagi terlalu besar sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan olah masyarakat,” terangnya.
Kepala Bappelitbangda Kota Batu, Mohammad Furqon, menuturkan, aplikasi SiPD RI memiliki berbagai fitur penting yang dapat membantu OPD dalam mengelola APBD dengan lebih efektif. Melalui aplikasi SiPD RI, OPD dapat mengoptimalkan perencanaan keuangan, monitoring dan evaluasi program, serta pelaporan yang lebih akurat dan tepat waktu.
“Hal ini akan sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik,” tukasnya.
Baca juga: Ratusan Warga Manfaatkan Mudik Gratis Kabupaten Malang
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri), Agus Fatoni. Dalam paparannya ia menjelaskan tentang kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan yang sudah diatur dalam undang-undang. Ia juga menerangkan prinsip Money Follow Program yang menganggarkan urusan program kewenangan pusat dan mana yang menjadi urusan daerah.
“Setiap pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat, belanja daerah harus, ” pungkasnya. (dik/mzm)
