Malang, SERU.co.id – Pj Wali Kota Malang tinjau langsung fasilitas pelayanan publik kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang. Hasilnya, diketahui beberapa sarana prasarana perlu peremajaan, ditambah minat relawan mulai menurun. Harapannya, alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) dapat diberikan untuk biaya pelayanannya.
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, pelayanan PMI ternyata tidak semudah yang dibayangkan selama ini. Prosesnya cukup ribet, sarana prasarana kesehatannya sangat tinggi dan nilainya luar biasa.
“PMI tidak hanya tentang donor dan darah tetapi juga persiapan, perencanaan, perjalanan kemanusiaan, kecelakaan dan kebencanaan. Dengan peninjauan ini, kita dapat mengalokasikan anggaran untuk membantu beberapa hal prioritas dari PMI,” seru Wahyu, Selasa (27/2/2024) siang.
Baca juga: Menteri Koperasi dan UKM Berikan Pinjaman Lunak Koperasi SAE Pujon
Wahyu menambahkan, Pemkot Malang akan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi menurunnya relawan. Salah satunya PMR di tingkat sekolah, kemudian akan mengadakan perkemahan jambore.
“Ada 50.000 masyarakat Kota Malang yang harus kita berikan sosialisasi agar mereka sadar dengan kesiapan dalam bencana. Saat bencana datang semua bisa siap dan sudah diantisipasi. Apalagi penyediaan sarana prasarana kesehatan yang dibutuhkan saat ini beberapa masih ada yang KSU,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PMI Kota Malang, Drs Imam Buchori MSi menyampaikan, peremajaan alat di PMI Kota Malang masih banyak KSU dengan vendor, harganya mencapai Rp1,3 miliar. Sehingga untuk mandiri dengan biaya sendiri sangat sulit dan menjadi beban. Bahkan, ada peralatan kesehatan yang sudah berusia 15 tahun, padahal seharusnya paling lama 5-10 tahun.
“Oleh karena itu, kita mengajukan kepada Pemda untuk bisa membantu, utamanya reagen. Reagen berfungsi untuk mengetahui HIV, Sifilis dan Hepatitis B dalam darah, harganya tidak kurang Rp1 miliar. Itu menjadi prioritas karena darah yang diberikan kepada pasien harus bersih dan tidak ada penyakit menular,” terang Imam.
Baca juga: DPRD Lamongan Mendorong Pemkab Alokasikan Anggaran BTT untuk Penanganan dan Pemulihan Dampak Banjir
Lebih lanjut, mahalnya sarana prasarana kesehatan tersebut membuat biaya pengelolaan darah juga besar. Untuk itu, PMI tidak pernah menjual darah tetapi biaya pengganti pengelolaan darah. Salah satunya kantong darah yang diimpor dari Filipina dan Thailand dengan biaya tidak sedikit.
“Kita dapat bantuan hibah dari Pemda, tahun 2022 sebanyak Rp700 juta dan tahun 2023 turun menjadi Rp500 juta. Tahun ini kita mengajukan sebanyak Rp2 miliar lebih. Dana hibah ini kita gunakan pelayanan Posko 24 jam, listrik, air minum dan lainnya, bahkan listrik 36 juta per bulannya,” pungkasnya. (ws10/mzm)
