Malang, SERU.co.id – Diskusi bersama Cast dan Sutradara Dirty Vote bertajuk ‘Setelah Dirty Vote’ berlangsung cukup ramai, untuk mendongkrak sensor masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Meski tidak ditujukan untuk mengusung pemenangan salah satu Pasangan Calon (Paslon). Acara bertempat di Lobby Lantai 1 Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Rabu (21/2/2024).
Sutradara Film Dirty Vote, Dandhy Laksono mengungkapkan, film tersebut tidak ada hubungannya dengan menang kalahnya pasangan calon presiden – wakil presiden 02, 01, 03, 69 atau 86.
“Jadi film tersebut melihat bagaimana Presiden dan aparaturnya menggunakan kewenangannya. Yang didesign dalam 3 tahun terakhir ini, kami anggap sistem ini cenderung akan menguntungkan salah satu Paslon,” seru Dandhy.
Baca juga: Sutradara dan Pengisi Film Dokumenter Dirty Vote Dilaporkan ke Mabes Polri
Yang kedua, terkait praktek nepotisme yang akan dijalankan. Sehingga Dandhy menyatakan, menjadi masuk akal sistem yang telah dibuat tersebut menguntungkan salah satu orang. Dengan mencalonkan menjadi salah satu Paslon.
“Makin masuk akal, ketika sistem ini didesign tidak fair kemudian anaknya dimasukkan. Jadi kelihatan banget dan anaknya bisa saja dipasangkan ke nomor 01 atau 03, tapi kebetulan 02 kan,” kata Dandhy.
Dandhy mengatakan, dipasangkan dengan siapapun ini adalah problem sistem politik Indonesia. Dimana presiden yang sedang berkuasa dianggap mendesign sebuah sistem yang cenderung tidak fair dalam kepemiluan.
Baca juga: Film Dirty Vote Hilang dari Pencarian Youtube
“Beberapa crew dan para bintang filmnya ada masalah dengan gadget dan lain sebagainya. Tapi, kami tidak mau ngomongin itu, karena itu bagian dari teror dan mungkin mereka makin merasa relevan. Alhamdulillah tidak sampai fisik, dengan dukungan teman-teman inilah kami merasa percaya diri,” ujar Dandhy.
Dandhy merasa, 1 film saja sudah cukup susah dan perihal sekuelnya diserahkan kepada masyarakat. Soal bagaimana menyikapi film ini.
“Tapi kami senang, karena film ini memberikan sensor bagi masyarakat soal bagaimana Pemilu bekerja. Tidak hanya urusan pemantauan form C1 dan segala macam, TPS itu hanya babak akhir. Disini kita berbicara jauh sebelum TPS, soal bagaimana hasil Pemilu ini sangat dipengaruhi oleh sistem yang sedang dirancang,” terang Dandhy.
Sejauh ini, Dandhy telah mendapatkan laporan untuk ke-3 kalinya ke pihak yang berwajib. Ia mengaku, menghormati semua proses hukum.
“Tapi saya dan teman-teman pengacara juga bingung, apa yang dilanggar? Karena pakai Undang-Undang Pemilu, tapi ternyata Polisi mengarahkan ke Bawaslu. Apa yang terjadi, Bawaslunya bilang, ‘silahkan nonton’,” tandas Dandhy. (ws9/rhd)
