Pemkot Batu akan Tegak Lurus Menjaga Netralitas ASN pada Pemilu 2024

Pemkot Batu akan Tegak Lurus Menjaga Netralitas ASN pada Pemilu 2024
Pj Wali Kota Batu bersama Kepala daerah lainnya mengikuti Rakor BKN. (foto:ist)

Batu, SERU.co.id –  Memasuki pelaksanaan Pemilu 2024, netralitas ASN sering menjadi sorotan publik. Pj. Wali Kota Batu dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan soal netralitas ASN dalam kontestasi politik di tahun 2024 ini. Pemerintah Kota Batu secara tegas menyatakan akan tetap tegak lurus dalam menjaga netralitas ASN.

“Sesuai dengan arahan dan instruksi Bapak Presiden RI dan arahan dari BKN dalam kegiatan ini, kami Pemerintah Kota Batu akan tegak lurus dalam menjaga netralitas ASN dalam pesta demokrasi mendatang,” seru Pj. Wali Kota Batu Aries Agung Paewai saat bersama Plt. Kepala BKPSDM Kota Batu Sugeng Pramono mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian. Acara diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di The Stone Hotel, Provinsi Bali, Selasa (6/2/2024).

Bacaan Lainnya

Baca juga: Demi Partisipasi Pemilih, Pelayanan E-KTP MPP Batu Buka Sabtu Minggu

Selain itu, Pj Aries juga menekankan agar para ASN lebih memprioritaskan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Sehingga tugasnya untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik. Serta pelayanan terhadap masyarakat juga tidak ada yang terhambat.

“Semoga kita dapat melewati tahun politik ini dengan kedewasaan politik dan semangat kolaborasi yang kuat dengan stakeholder dalam menjunjung netralitas ASN Pemerintah Kota Batu,” pungkas Aries.

Baca juga: Kodim 0833 Sosialisasi Netralitas TNI Pada Pemilu Tahun 2024

Dalam agenda rakor ini diantaranya adalah dialog bersama Satgas Netralitas ASN yakni, Plt. Deputi Bidang SDM Kementerian PAN & RB, Sekretaris Jenderal Kemendagri, KASN, dan Komisioner Bawaslu.

Selain itu juga dilakukan penguatan dan pengawasan penerapan sistem MERIT oleh Deputi RB Kunwas Kementerian PAN & RB. Serta transformasi BKN wujudkan birokrasi berkelas dunia oleh Sestama BKN, Deputi Mutasi Kepegawaian, Deputi SINKA, dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian. (dik/ono)

Pos terkait