Batu, SERU.co.id – Upaya untuk mempercepat proyek pembangunan flyover di Jurang Susuh, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Batu masih mengalami kendala. Pasalnya, jalan yang merupakan perbatasan antara Kota Batu dan Kabupaten Malang belum juga meningkat status statusnya dari jalan tingkat kota/kabupaten menjadi jalan provinsi.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Eko Setyawan menyebutkan, rencana mengubah status Jalan Raya Giripurno sampai Jalan Raya Karangploso telah diinisiasi sejak tahun 2014. Namun, ternyata rencana tersebut masih belum juga terealisasi karena selalu mengalami hambatan.
Padahal, Pemerintah Provinsi telah memberikan apresiasi terhadap Jalan Raya Giripurno di Kota Batu dan mengakui bahwa kesiapan jalan tersebut telah mencapai lebih dari 90 persen.
Baca juga: Usulan Pembangunan Jembatan Jurang Susuh Memasuki Tahap Perencanaan
“Satu kendala utama yang sulit diatasi muncul, yaitu hak lintas jalan provinsi yang harus memiliki lebar 15 meter. Sementara lebar Jalan Raya Giripurno di sekitar Jurang Susuh hanya sekitar 6-8 meter, bahkan hanya cukup untuk dua mobil melewati di atasnya,” serunya.
Eko mengungkapkan, untuk memenuhi standar ROW provinsi, perlu dilakukan pelebaran di sisi kanan dan kiri jalan. Permasalahan selanjutnya yang akan timbul adalah apakah masyarakat setempat akan setuju atau tidak dengan dilakukannya pelebaran jalan itu. Pelaksanaan pelebaran jalan tentunya juga membutuhkan pembebasan lahan, terutama di Desa Giripurno.
“Selain itu, pembangunan flyover di Jurang Susuh juga akan mengharuskan pelurusan jalan yang sebelumnya berkelok,” ungkapnya.
Baca juga: Fly Over, Solusi Dinas PUPR Kota Batu untuk Antisipasi Laka di Jurang Susuh
Eko, sapaannya menekankan, meskipun memerlukan pembebasan lahan, pelebaran jalan dan pembangunan flyover memiliki potensi membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan situasi permukiman yang telah cukup padat di sepanjang sisi kanan dan kiri Jalan Raya Giripurno. Sehingga rencana pelebaran tersebut dirasa sulit untuk dilaksanakan.
“Menambahkan lebar jalan di kedua sisi menjadi tugas yang sulit dilaksanakan. Upaya pelebaran yang dipaksakan dapat berpotensi memicu konflik sosial yang merugikan,” pungkasnya. (dik/mzm)
