Malang, SERU.co.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, fokus improvisasi Sistem Persampahan Kota Malang di Tahun 2024. Mengingat, banyaknya potensi permasalahan yang harus diselesaikan dan potensi keuntungan yang perlu dimaksimalkan.
Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya menegaskan, terdapat upaya penertiban yang dilakukan beberapa saat kemarin. Dan, DLH Kota Malang telah membuat Surat Edaran terkait sistem buka tutup TPA.
“Jadi, ini lebih mengevaluasi terkait dengan pendistribusian atau pembuangan sampah-sampah yang langsung ke TPA sifatnya. Seperti yang kita ketahui bersama, penanganan sampah dari hulu ke hilir memang ada program dan step yang ada ditengah-tengahnya,” seru Rahman, Selasa (30/1/2024).
Baca juga: Pemkot Malang Berikan Hibah Tanah Tiga KUA ke Kemenag Kota Malang
Tujuannya, untuk mengurai masalah pengelolaan persampahan. Sehingga, timbunan sampah tersebut tidak semuanya didroping di TPA. Oleh karena itu, Rahman berupaya mengatasi potensi kebocoran pendistribusian sampah.
“Terdapat potensi-potensi kebocoran yang juga saya ketahui belakangan ini soal rumor tersebut. Itu salah satu bentuk yang harus saya lakukan untuk mengurai kebocoran persampahan tersebut,” ujar Rahman.
Diketahui, TPA Supit Urang merupakan penampungan dan pemrosesan akhir sampah wilayah Kota Malang. Namun, masih ada dari wilayah-wilayah lain yang masuk, ada Mall-mall retribusi yang masuk.
“Karena berkaitan dengan transporter yang tidak semua diangkut oleh DLH sendiri. Nah, penyumbang sampah residu di TPA banyak komponen yang masuk kesana bukan hanya DLH. Ada dari Dinas Pasar, pelaku usaha, TPS Insidentil dan banyak lagi. Tanpa, adanya koordinasi dan pemberitahuan diawal,” tegas Rahman.
Rahman berusaha semaksimal mungkin, melakukan penguatan baik secara administratif dan teknis.
“Mudah-mudahan ada langkah dari improvisasi, Pak Pj juga menyarankan ada perbaikan di ini semua. Saya mungkin di tahun 2024 ini konsentrasinya kesana dari awal sampai akhir,” tutur Rahman.
Terkait, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang beberapa produk DLH telah memberikan sumbangsih PAD cukup besar. Seperti, TPA Supit Urang telah memberikan kontribusi, hingga Rp18 miliar. Sedangkan, pupuk masuk di Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2024, targetnya kisaran Rp300 juta.
“Belum lagi ada 9 produk yang kita catatkan di PDRD, semoga bisa membantu PAD Kota Malang. Karena, banyak kan dari kemarin secara aturan dan regulasi tidak bisa dijual,” terang Rahman.
Baca juga: Pj Wali Kota Malang Tinjau Pelayanan Publik DPUPRPKP dan DLH Kota Malang
Regulasi yang belum dibuat di Kota Malang, membuat beberapa produk DLH belum dapat dipasarkan. Sehingga, terdapat upaya pembagian beberapa produk secara gratis ke pelaku usaha, agar lebih bermanfaat.
“Karena, secara turunan regulasinya masih belum dibuat. Beberapa tidak bisa dan beberapa menerima manfaat, seperti pelaku usaha bisa kita bagi gratis kompos-komposnya dari tahun kemarin,” ungkap Rahman.
Secara standirisasi komposisi produk, DLH Kota Malang telah melakukan pengecekan dan pihak ketiga telah menyatakan komposisinya bagus.
“Jadi, sudah kita persiapkan di tahun-tahun sebelumnya untuk bisa dijual,” tandas Rahman. (ws9/mzm)
