Malang, SERU.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang resmi luncurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2024, Senin (29/1/2024). Sekaligus, Pekan Panutan Lunas PBB, sebagai bentuk mendorong kesadaran masyarakat akan Wajib Pajak (WP).
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM menyampaikan, launching tersebut sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat akan sadar pajak ditahun 2024.
“Di awal kita berikan launching ini, untuk mengingatkan agar 2024 ini ada wajib pajak bagi yang berkewajiban untuk membayar,” seru Wahyu di acara yang berlangsung di halaman Balai Kota Malang itu.
Wahyu menegaskan, Bapenda telah mencetak SPPT sejumlah masyarakat wajib pajak yang ada di Kota Malang.
Baca juga: SPPT PBB 2023 Gunakan QRIS, Bapenda Klaim Pertama dan Satu-satunya di Jatim
“Tadi dilaporkan oleh Pak Kepala Bapenda bahwa sudah dicetak SPPT nya sejumlah dengan wajib pajak yang ada,” tegas Wahyu.
Wahyu berharap, melalui launching masyarakat dapat melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang telah disebutkan. Yaitu, melalui counter-counter yang telah disediakan.
Baca juga: Gebyar Sadar Pajak, Bapenda Kota Malang Ganjar Hadiah Masyarakat Lunas PBB
“Harapannya nanti, melalui launching ini mereka sudah bisa langsung membayar. Ada beberapa counter-counter yang tadi disampaikan, untuk bisa melunasi pajaknya,” harap Wahyu.Kepala Bapenda Dr Handi Priyanto AP MSi menambahkan, setiap kelurahan memiliki strategi penanganan kesadaran wajib pajak cukup luar biasa. Hingga mendapat akumulasi pelunasan hingga 38 kelurahan. Ia menargetkan di tahun 2024 ini dapat tercapai hingga 57 kelurahan.
Baca juga: Dandim 0833 Hadiri Peluncuran SPPT dan Pekan Panutan PBB 2024
“Masing-masing kelurahan kan punya upaya dan strategi menanaganinya dan itu cukup luar biasa. Tahun sebelumnya tidak ada yang lunas, tahun lalu ada 38 yang lunas. Harapan kita di tahun ini bisa 57 kelurahan,” imbuh Handi.
Sejauh ini, Handi masih menggunakan pendekatan persuasif dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan. Untuk pendekatan kesadaran wajib pajak.
“Kita masih mengedepankan persuasif dengan menfungsikan RT/RW dan lurah,” tutur Handi.
Handi merasa senang, karena baru saja dilaunching hari ini, SPPT PBB sudah ada yang melakukan pembayaran. Per hari ini mencapai Rp1,7 miliar.
“Hari ini dilaunching, tapi per hari ini sudah ada Rp1,7 milyar yang bayar PBB tahun ini. Karena per 1 Januari kita sudah buka E-SPPT, jadi yang mau bayar tidak usah nunggu launching, bisa print sendiri, bayar dan kita terima,” tandas Handi. (ws9/rhd)
