Namun, JSKK mendapatkan sebuah titik terang, dimana pihak DPRD mampu memberikan pernyataan tertulis, sebagai landasan hukum yang kuat. Sedangkan, Pemkab Malang hanya sebatas janji.
“Tapi Pemkab beda dengan DPRD, Dewan memberikan kami pernyataan tertulis yang bisa menjadi landasan hukum bagi kami. Sementara, Pemkab hanya omong-omong semata. Tanpa adanya keterangan tertulis (komitmen), yang dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari,” terang Daniel.
Daniel menegaskan, JSKK meminta komitmen pihak Pemkab Malang untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban yang ditinggalkan secara pasti.
“Komitmen itu kami kejar, kami menginginkan segala sesuatu terkait dengan keadilan Tragedi Kanjuruhan. Bisa bersifat pasti, terutama berpihak pada korban. Selama ini, kami selain lelah pada kekerasan, juga lelah pada janji dan iming-iming belaka yang tidak ada juntrungannya,” tegas Daniel.
Daniel berharap, komitmen pemerintah dalam menjaga Gate 13 untuk tetap utuh. Merupakan, bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan keadilan bagi keluarga korban.
“Dengan adanya komitmen pemerintah untuk menjaga Gate 13, berarti juga ada komitmen pemerintah untuk memberikan rasa keadilan. Bagi keluarga korban, adanya kepastian dan keadilan, berarti juga jaminan adanya kedamaian dan ketentraman bagi kita semua,” harap Daniel.
Terakhir, pihak JSKK selalu mengadakan tahlilan rutin pada hari yang bertepatan dengan kejadian Tragedi Kanjuruhan, di hari Sabtu Kliwon. Sebagai, bentuk peringatan.
“Gate 13 yang sempat viral di jagat sosmed, adalah bangunan terakhir yang masih tersisa di Stadion Kanjuruhan. Setiap dino geblaknya Sabtu Kliwon, kami keluarga korban mengadakan tahlil rutinan, kirim doa disana. Menurut kami, Gate 13 adalah simbol, baik simbol kejahatan, ingatan, kemanusiaan dan tentang ketidakadilannya,” tandas Daniel. (ws9/rhd)
