Malang, SERU.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menutup tahun 2023 dengan catatan capaian maksimal. Bahkan ada beberapa capaian yang tak pernah tercapai di tahun-tahun sebelumnya, terpecahkan pada tahun 2023.
Kepala Bapenda, Dr Handi Priyanto MSi menyatakan, tercapainya target pajak 100 persen di penghujung tahun 2023. Terdiri atas Pajak Hotel, Peningkatan Jual-Beli (PJB), Pajak Parkir, Pajak Reklame dan PBB.
“Di tahun ini, 5 jenis pajak yang tercapai 100 persen diantaranya Hotel 115 persen, PBJ, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan PBB. Namun, sistem perbankan yang delay akibat libur tahun baru, sehingga per hari ini masih belum diketahui. Baru nanti per tanggal 2 Januari 2023, bisa kita ketahui riil pencapaiannya,” seru Handi.
Baca juga: Gebyar Sadar Pajak, Bapenda Kota Malang Ganjar Hadiah Masyarakat Lunas PBB
Handi mengungkapkan, terdapat fenomena luar biasa, dimana tahun-tahun sebelumnya tidak ada satupun kecamatan yang lunas PBB. Namun pada tahun 2023 terdapat lonjakan target Kelurahan, dengan capaian PBB 100 persen.
“Ada suatu fenomena yang luar biasa tahun ini, dimana tahun lalu tidak ada satupun Kecamatan yang lunas PBB. Tapi tahun 2023 ada 18 Kelurahan yang PBB-nya 100 persen dan secara kota target PBB yang Rp73 M tercukupi. Jadi, target yang kemarin sudah tercukupi,” ungkap Handi.
Hendi menambahkan, Bapenda pada tahun 2023 mengambil langkah berani dengan memasang target Rp150 M, demi tercapainya pemenuhan pajak. Melalui beberapa koordinasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melakukan pemantauan, penagihan dan operasi ke lapangan.
“Penambahan yang cukup signifikan dari sektor resto, kolaborasi dengan Satpol PP, penagihan bersama, razia, operasi gabungan, pengecekan dan lain sebagainya. Karena ada indikasi kasir ganda di resto biasanya,” imbuh Handi.
Handi mengatakan, pada tahun 2024 target pemenuhan tetap pada nominal Rp73 miliar. Mengingat tahun 2024 terdapat kontestasi politik yang rawan akan gejolak, sehingga tetap fokus pada stimulus 100 persen.
“Di tahun 2024 tetap dengan target Rp73 M, karena tahun politik dan kita tidak menambah target, karena rawan gejolak. Masih tertanam stimulus tetap 100 persen,” kata Handi.
Handi mengungkapkan, melalui GSP Tahap 2 ini, undian yang diberikan khusus bagi masyarakat yang lunas PBB dan pelanggan yang terpasang e-reg Pajak. Undian dilakukan secara digital dan dihubungi setelah acara selesai.
“Yang kita undi malam ini adalah yang lunas PBB dan pelanggan yang terpasang e-reg, undian PBB. Pemenangnya kita undi secara digital, akan kita hubungi besok,” ungkap Handi.
Handi menyebutkan, hadiah dan nominal hadiah yang diberikan pada GSP Tahap 2 ini, sebagai motivasi untuk menggalakkan kesadaran bayar pajak. Dengan nominal Rp500 juta berupa 1 mobil Toyota Calya yang diraih oleh Ibu Wagiman dari Polehan, 12 sepeda motor Honda Scoopy dan sisanya 36 televisi, kulkas, laptop dan lainnya.
“Hadiahnya sama dengan tahun kemarin, yakni 1 mobil, 12 motor dan total 36 TV, kulkas, laptop dan lain sebagainya. GSP ini rutin setiap tahun diadakan, sebagai stimulus dan motivasi bagi masyarakat melunasi pajak,” rinci Handi.
Disebutkannya, GSP Tahap 1 total Rp500 juta dan Tahap 2 saat ini Rp500 juta, sehingga total Rp1 miliar selama tahun 2023. Hasilnya tahun ini terjadi peningkatan cukup signifikan, dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kita buang Rp1 miliar dan fluktuasi GSP total Rp47 miliar dan untung bagi kita. Kalau tahun lalu total Rp42 miliar untungnya,” sebut Handi.
Baca juga: Kiat Strategi Bapenda Capai Target PAD Kota Malang di Kala Pandemi
Handi menekankan, total nominal hadiah GSP setiap tahunnya sama, mengingat pajak setiap akhir tahun mengalami penurunan. Sehingga adanya GSP tersebut, dapat memberikan stimulus kenaikan nominal pembayaran piutang dan pajak dari masyarakat.
“Nominal tahun kemarin dan sekarang sama, karena tren pajak di akhir tahun pasti menurun, ketika kita kasih GSP pasti naik lagi. Jadi sangat efektif, apalagi didukung adanya pemutihan, tercatat belasan miliar piutang yang tercairkan. Orang-orang yang lunas PBB itu juga piutang tahun lalu, itu banyak dibayar oleh masyarakat pada saat proses pemutihan,” tegas Handi.
Terakhir, Handi mengatakan, tahun ini Bapenda fokus pada realisasi pembayaran piutang dan PBB. Bukan soal target pemenuhan pembayaran secara menyeluruh, mengingat GSP mampu memberikan motivasi masyarakat untuk lebih sadar pajak.
“Kalau target murni tahun ini, tidak ada satupun kelurahan yang lunas, tapi target kelurahan adalah pelunasan PBB tahun ini dan piutang tahun-tahun sebelumnya. Artinya kelebihan dari sekian persen, adalah tambahan dari tahun sebelumnya dari piutang tersebut,” tutup Handi. (ws9/rhd)
