Malang, SERU.co.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP). Tingkatkan kolaborasi antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat, di Grand Mercure Malang Mirama Hotel, Rabu (20/19/2023).
Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu SH MHum, bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM, mengajak kolaborasi. Antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dengan pelaku bisnis (pengusaha), komunitas dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Malang.
“Pembangunan yang kita rancang diharapkan tidak hanya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada saat ini. Namun juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa datang,” seru Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM.
Baca juga: 862 Usulan Masuk Musrenbang Lowokwaru, 63 Persen Program Fisik
Selanjutnya, Wahyu menekankan, keterbatasan anggaran masih dialokasikan untuk kepentingan prioritas. Maka, Wahyu mengajak, agar peran swasta di Kota Malang mewujudkan usulan-usulan dari Musrenbang yang belum terakomodir dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Selanjutnya agar dapat diakomodir melalui musrenbang TSP kali ini.
“TSP ini penting sekali, karena keterbatasan anggaran juga, padahal usulan dari program kegiatan dari masyarakat sangat banyak. Dengan keterbatasan ini, kami berharap, tanggungjawab sosial perusahaan dapat diwujudkan, untuk memfasilitasi keinginan masyarakat yang sudah kita tampung dalam musrenbang,” ujar Wahyu.
Selain itu, Wahyu mengungkapkan, terdapat 3.201 usulan yang telah disampaikan di forum. Dirinya berharap, usulan-usulan tersebut dapat diakomodir secara aplikatif sebagai pendamping APBD.
“Kami sampaikan TSP pada forum ini, mudah-mudahan ada yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Setidaknya 3.201, yang sudah kita sampaikan pada mereka dan kita beri apresiasi agar mereka dapat turut serta dalam pembangunan di Kota Malang,” ungkap Wahyu.
Selanjutnya, Wahyu mengatakan, setiap perusahaan memiliki kewajiban, berupa ketentuan presentase keuntungan yang harus dialokasikan berdasar data audit perusahaan masing-masing.
“Mengingatkan, bagi perusahaan ada ketentuan dan kewajiban mereka, atas sekian persen dari keuntungan perusahaan yang harus diberikan dan terdata. Kalau tidak sesuai dengan prosentasenya, kan ada audit perusahaan, kalau sulit memberikan TSP-nya, maka kita fasilitasi. Atau mungkin dari perusahaan ingin memberikan usulan lain, maka akan kita fasilitasi kira-kira arahnya bagaimana,” kata Wahyu.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu SH MHum menekankan, minimnya minat perusahaan untuk berpartisipasi dalam TSP. Melalui Musrenbang 2023 ini, Dwi berusaha mengakomodir kembali Musrenbang tahun sebelumnya yang belum terealisasi.
“Musrenbang 2023 ini, TSP-nya tidak berubah, masih dari musrenbang yang lalu. Hari ini kita akomodir kembali, tergantung mau dilaksanakan saat ini ya ga apa-apa atau kalau mau 2024 ya ga masalah. Sejauh ini, masih dibawah 10 persen yang sudah berpartisipasi,” ungkap Dwi tersenyum.
Sedangkan, untuk perusahaan yang telah berpartisipasi, Dwi mengapresiasi, perusahaan-perusahaan yang beberapa waktu lalu telah memberikan TSP berupa tong sampah dan bibit tanaman.
“Seperti di Bunulrejo kemarin, ada suatu perusahaan yang memberikan TSP 100 tong sampah dan 1.000 bibit tanaman. Nah, kami ingin para pengusaha-pengusaha ini lebih berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Malang seperti itu,” ungkap Dwi.
Baca juga: UB Kukuhkan Prof Mangku Purnomo dan Prof Andy Fefta Wijaya
Adapun, perusahaan-perusahaan yang diundang dalam Musrenbang ini, sekitar 120 perusahaan swasta yang terdiri dari restoran, hotel, dan lainnya. Dwi menyadari, masih bayak faktor yang melatarbelakangi minimnya keikutsertaan TSP tersebut. Sehingga ia mengajak Pj Wali Kota untuk hadir dan mengajak para perusahaan dalam TSP 2023 kali ini.
“Tergolong sangat rendah partisipasinya, karena banyak faktor, mungkin karena ketidakpahaman, atau sudah melaksanakan TSP dilingkungannya sendiri. Nah, ini yang tidak tercatat di pemkot, harusnya apapun TSP yang telah dilaksanakan perusahaan dicatat dan dilaporkan kepada kami. Agar kami tahu presentase TSP perusahaan dan itu catatan kami bagi perusahaan,” tutup Dwi. (ws9/rhd)
