Malang, SERU.co.id – Usai bertemu dengan Bupati Malang HM Sanusi, di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (8/5/2020), Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur, Dr Sri Untari MAP mengutarakan, pihaknya tak setuju dengan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).
Menurutnya, PSBB bukan satu-satunya solusi untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19, tetapi justru akan membuat masyarakat menjadi resah. Secara psikologis, mendengar rencana PSBB itu, imun masyarakat menjadi turun. Secara otomatis imun yang turun sangat rentan dimasuki virus. Dampaknya kurang baik sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19.
“Mendengar ada rencana PSBB saja, masyarakat sudah resah, sebagian mereka malah stres. Mereka khawatir tidak bisa beraktifitas dan tidak mendapatkan penghasilan, saya nanti makan apa bu, itu yang mereka kawatirkan,” ungkap Sri Untari.
Dari pantauan di lapangan, PSBB ini memiliki artikulasi yang sangat luas, terhadap dampak sosial bagi masyarakat di Kabupaten Malang. “Setiap kali saya datang ke masyarakat, mereka umumnya memberikan masukan untuk tidak PSBB. Nah kalau PSBB dilakukan, apakah anggaran untuk mengatasi persoalan sosial apa sudah siap,” tanya Sri Untari.
PSBB memang memaksa orang untuk sama sekali tidak melakukan aktifitas selama 14 hari, dan mereka harus mendapat pasokan akomodasi selama penerapan PSBB. “Biarlah proses ini berjalan, aktifitas masih ada tentunya dengan standar kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah. Beraktifitas tetap pakai masker, mengedepankan psycal distancing, sering cuci tangan dengan sabun. Saya kira itu lebih efektif,” beber Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.
Karena itu, pihaknya meminta kepada Bupati Malang untuk membuat instruksi kepada seluruh desa, agar membuat masker dengan mengunakan dana desa. Akan lebih baik difokuskan pada pelayananan kepada masyarakat. Sehingga mereka menjadi lebih tenang.” Buatlah masker untuk mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat desa, melalui UKM-UKM yang ada di desa tersebut. Ini dibolehkan dan akan ada perputaran uang, yang bisa menggerakan roda perekonomian masyarakat,” imbuhnya.
Sedangkan untuk Pemkab Malang, diminta memberikan masker kepada seluruh pedagang di seluruh pasar di Kabupaten Malang dan para karyawan pabrik, sembari terus memberikan anjuran untuk selalu memakai masker.
Pihaknya telah melihat, Gugus Tugas Covid-19 sudah sampai ke tingkat desa bahkan tingkat RT dan RW. “Masyarakat desa memiliki kepedulian yang tinggi terhadap upaya pencegahan Covid-19. Bahkan ada sebuah desa di Pujon, yang menerapkan penyemprotan disinfektan, tak hanya pada orang yang mau masuk, tetapi motornya juga disemprot. Ini luar biasa sekali,” timpalnya.
Penolakan PSBB ini, lanjut Untari, bukan menentang pendapat para pakar. Tetapi disampaikannya, sebagai orang sosial tentunya mempertimbangkan dampak sosial yang akan terjadi jika PSBB dipaksa dilakukan. “Kita ini orang sosial yang selalu terjun ke lapangan sejak sebelum dan saat pandemi Covid 19. Masyarakat meminta untuk tidak ada PSBB. Artinya rencana PSBB sudah menuai polemik di masyarakat, karena problematika sosial akan muncul dan berdampak luar biasa bagi masyarakat,” tambahnya.
Pihaknya mendukung langkah Bupati Malang Sanusi, untuk tidak melakukan PSBB. Karena di Kabupaten Malang sudah menyiapkan skenario penanganan Covid-19, dengan sangat detil. Hal itu sudah dicek di lapangan, ternyata yang disampaikan Bupati, sama seperti yang terjadi di lapangan.
Selain itu, Kabupaten Malang juga telah menyiapkan rumah sakit rujukan yang mumpuni untuk isolasi pasien Covid19. Meski diakuinya, masih ada sedikit kekurangan. Karena di Kabupaten Malang ada 3 juta orang yang harus diperhatikan. “Apalagi negara ini memiliki ruang yang cukup untuk penanganan dampak sosial. Kemensos telah menyampaikan, pemerintah daerah bisa melakukan langkah terbaik, tanpa harus menunggu data dari pusat,” tandasnya. (rhd)
