Antisipasi Bencana, Pj Wali Kota Malang Ikuti Instruksi Gubernur Jatim

Gubernur Jatim bersama pimpinan daerah dalam rakor Percepatan Penanganan Bencana. (ist) - Antisipasi Bencana, Pj Wali Kota Malang Ikuti Instruksi Gubernur Jatim
Gubernur Jatim bersama pimpinan daerah dalam rakor Percepatan Penanganan Bencana. (ist)

Malang, SERU.co.id – Pj. Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM, hadir dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Jawa Timur. Dan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023-2024 di Kantor BPSDM Jatim, Surabaya, Senin (9/10/2023).

Wahyu mengatakan, beberapa point penting dari arahan Gubernur saat rakor, yakni kepala daerah memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Bacaan Lainnya

“Kebutuhan masyarakat harus terpenuhi; dengan memanfaatkan CBP, maka kebutuhan pangan masyarakat akan aman. Kami akan segera pelajari ketentuan yang berlaku untuk segera menjalankan instruksi tersebut,” seru Wahyu.

Baca juga: Babinsa Blimbing Dampingi Penyaluran Bantuan Beras CBP Bulog

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan, pesan Gubernur Khofifah untuk segera melakukan normalisasi pada sungai-sungai dan saluran air.

“Pengerukan sungai dan saluran air tersebut penting dilakukan, karena kita juga akan segera menghadapi La Nina. Kami akan instruksikan perangkat derah terkait untuk melaksanakannya,” ujarnya.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sekarang Jawa Timur menghadapi krisis dampak dari kekeringan. Salah satu dampak terasa adalah musim panen padi yang menurun. Kemudian menyebabkan harga beras di pasar meningkat melampaui harga eceran tertinggi (HET) zona I Jawa, yakni Rp10.900 per kilogram.

“Cadangan Beras Pemerintah (CBP) cukup, kalau bisa dimanfaatkan 100 ton saja bisa memberi solusi untuk mengatasi bagi yang terdampak,” tutur Khofifah.

Karena itu, dengan status tanggap darurat kekeringan, maka daerah diharapkan menggelontorkan CBP yang ada.

“Kalau di SK Tanggap Darurat oleh bupati/walikota, maka mereka punya hak mendapat CBP, tinggal mengajukan saja ke bulog terdekat. Itukan sudah sistem nasional,” ungkapnya.

Baca juga: Salurkan Cadangan Beras, Pj Wali Kota Batu : Jangan Ada Kebocoran!

Dirinya menambahkan, apabila 100 ton habis, maka pemerintah daerah dapat mengajukan ke Pemprov Jatim untuk menggunakan jatah provinsi.

“Masyarakat tidak boleh kelaparan,” pungkasnya.

Khofifah berpesan, untuk seluruh kepala daerah agar terus melakukan upaya-upaya mitigasi baik menghadapi dampak El Nino saat ini. Sekaligus mengantisipasi dampak La Nina yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, rakor ini untuk membantu Jawa Timur yang terdampak besar kekeringan ekstrem yang diakibatkan oleh musim kemarau El Nino.

Dalam beberapa bulan, tercatat sudah ada 21 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan ekstrem.

“Jatim menghadapi El Nino kekeringan ekstrem. Di Jatim 21 kabupaten/kota menderita kekeringan dan banyak hari tanpa hujan di atas dua minggu, sehingga banyak kekurangan air,” tuturnya. (ws8/rhd)

disclaimer

Pos terkait