Malang, SERU.co.id – Wali Kota Malang, Sutiaji, menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk bedah rumah 185 warga berpenghasilan rendah. Hal ini wujud komitmennya dalam pemenuhan ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) sebagai kebutuhan dasar setiap warga Kota Malang.
Walikota Sutiaji menjelaskan, pemberian bansos RTLH menjadi perhatian pemerintah, baik daerah maupun pusat. Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berupaya mengelola bantuan yang ada, agar dapat dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh wilayah.
“Bantuan sosial ini bertujuan menyediakan dan memberikan kemudahan dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Sudah menjadi komitmen kami ya, ini menjadi urusan Pemerintah Pusat yang juga diamanatkan ke Pemerintah Daerah. Salah satu di antaranya adalah ketersediaan rumah layak huni,” seru Sutiaji, di halaman Balaikota Malang, Senin (11/9/2023).
Sebagai informasi, bantuan sosial berupa bedah rumah dari Pemkot Malang ini tersebar di 26 kelurahan di lima kecamatan. Dengan rincian 40 penerima di Kecamatan Klojen, 30 penerima di Kecamatan Blimbing, 80 penerima di Kecamatan Sukun, 12 penerima di Kecamatan Kedungkandang, serta 23 penerima di Kecamatan Lowokwaru.
“Problemnya mungkin tidak gampang, tidak bisa langsung dibangun, dan prosesnya panjang. Kepastian alasannya harus diteliti dulu dan seterusnya,” imbuh Sutiaji.
Disinggung sudah banyak rumah yang dibangun di Kecamatan Sukun, Sutiaji menjelaskan, lantaran di wilayah tersebut banyak yang membutuhkan. Di sisi lain, kesiapan administrasi dan wilayah Sukun menjadi prioritas APBD Kota Malang.
“Masih ada juga bantuan lain seperti dari Kementerian PUPR maupun program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Ini ke depan kita geser di wilayah lain,” jelas walikota yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 24 September 2023 ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPRPKP), Dr. Dandung Djulharjanto menjelaskan, bantuan sosial bedah rumah ini berasal dari APBD Kota Malang tahun 2023. Dimana setiap penerima manfaat akan mendapat nilai bantuan sebesar Rp20 juta.
“Jadi untuk pendanaan bantuan RTLH ini ada total Rp20 juta, rinciannya Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk tukang,” rinci Dandung.
Disebutkannya, penerima manfaat telah dibuatkan rekening bank, dengan sistem pencairan langsung melalui pemindahbukuan rekening.
“Kita langsung transfer dari rekening penerima manfaat kita lakukan pemindahbukuan ke rekening. Toko material ke rekening tukang masing-masing. Jadi dari penerima manfaat tidak menerima uang tunai sama sekali, meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana,” ucap Dandung.
Dandung menjelaskan, pelaksanaan bedah rumah ini ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan. Dan telah terlaksana sejak 1 September 2023 lalu.
“Target pekerjaannya, satu rumah akan dikerjakan sekitar 2-3 minggu. Untuk keseluruhan rumah total 185 ini targetnya sampai 30 November sudah selesai semua,” beber Dandung.
Sebagai informasi, 185 penerima program bedah rumah ini merupakan bantuan sosial RTLH murni APBD 2023. Sementara kemampuan pemerintah hanya mampu melaksanakan 415 bedah rumah, gabungan dana dari pusat melalui BSPS, APBD, provinsi dan pusat.
“Ada yang bersumber dari Apbd murni dan provinsi. Kota Malang ada 185 di luar baznas, provinsi 40-an, dan sisanya dari pusat,” rincinya.
Total RTLH di Kota Malang sekitar 1.400-an berdasarkan data untuk dilakukan bedah rumah. Dari APBD murni baru terealisasi 185 rumah, dilanjutkan nantinya 230-an rumah. Selanjutnya akan dilaksanakan berkelanjutan untuk dituntaskan pada tahun 2024. (ws8/rhd)
