Malang, SERU.co.id – Kota Malang bakal kembali meraih julukan ‘Malang Kota Sehat’ setelah kali kelima masuk kategori Wistara. Hanya dalam hitungan pekan proses verifikasi, nantinya akan mengukuhkan Kota Malang kembali jadi ‘Malang Kota Sehat’.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif mengatakan, Kota Malang telah berkali-kali mendapatkan penghargaan Wistara. Yakni pada tahun 2015, 2017, 2019 dan 2021. Selanjutnya, pada persiapan tahun 2022, Kota Malang kembali masuk nominasi provinsi.
“Tahun 2023 ini, Kota Malang masuk nominasi untuk penilaian nasional. Ini yang kelima,” seru Husnul, sapaan akrabnya, sembari berharap kembali lolos.
Dengan Kota Malang kembali masuk dalam tatanan sembilan atau Wistara, akan menjadikan Kota Malang bakal kembali mendapatkan predikat ‘Malang Kota Sehat’. Sebuah penilaian dari pusat untuk kriteria kota/kabupaten yang dikategorikan sehat.
Baca Juga : Pertahankan Predikat Kota Sehat, Pemkot Malang Diganjar Swasti Saba Wistara
“Malang Kota Sehat merupakan penilaian dari pusat untuk kriteria kota/kabupaten sehat, itu banyak tatanan-tatanan dan kategorinya. Kebetulan Kota Malang (masuk) di sembilan tatanan,” beber Husnul, kepada SERU.co.id, Rabu (6/9/2023).
Dijelaskannya, sembilan tatanan akan masuk kategori Wistara. Sementara dibawah sembilan tatanan masuk kategori Wiwerda, dan empat tatanan masuk kategori Padapa. Istilah Wistara, Wiwerda, dan Papada merupakan tingkatan dari Swasti Saba (Kota Sehat), digunakan bagi Kabupaten/Kota memenuhi kriteria sehat.
Nantinya, imbuh Husnul kepada SERU.co.id, pada tanggal 18-22 September 2023 akan dilakukan verifikasi dokumen. Dimana pada sembilan tatanan masing-masing terdapat 20-25 indikator.
“Indikatornya itu jadi sembilan tatanan. Di masing-masing tatanan itu ada sekitar 20-25 indikator,” terang Husnul.
Baca Juga : Program Kabupaten Sehat Sejalan dengan Prioritas Pemkab Bojonegoro
Proses nominasi sendiri, lanjut Husnul, langsung lewat dokumen dan diverifikasi secara virtual. Dirinya menambahkan, tidak semua kota/kabupaten mendapatkan verifikasi.
“Langsung, karena nominasinya lewat dokumen, kemudian verifikasi virtual. Itu tidak semua kota/kabupaten mendapatkan verifikasi virtual, hanya yang nominasi saja. Dari nominasi dilakukan verifikasi lapangan,” tandas Husnul. (ws8/rhd)
