Batu, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Opini WTF ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ke-8 kalinya secara berturut-turut.
Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Karyadi, secara langsung menyerahkan LHP atas LKPD TA 2022 tersebut kepada Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai SSTP MM di Kantor BPK RI Jatim di kawasan Juanda Sidoarjo, Kamis (25/5/2023) sore. Karyadi mengapresiasi LKPD Kota Batu yang selalu tepat waktu atau sebelum batas akhir penyerahan. Saat momen penyerahan, PJ Wali Kota Batu didampingi oleh Ketua DPRD, Asmadi, dan Sekretaris Daerah, Zadim Effisiensi, serta beberapa Kepala OPD.
Aries mengaku sangat bersyukur atas diraihnya lagi opini WTP dari BPK RI. Menurutnya, prestasi ini berkat kerja keras seluruh pihak dalam menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia pun mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama untuk meraih opini WTP.
“Alhamdulillah, ini tahun ke delapan kita berturut-turut meraih opini WTP. Saya berterimakasih atas kerja keras semua OPD,” seru Aries.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Batu itu juga mengatakan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokus dirinya kedepan. Untuk itu, Aries mengajak seluruh OPD, terutama dinas terkait, untuk lebih maksimal dalam meningkatkan PAD Kota Batu. Aris yang juga kepala BPSDM Jatim itu mengungkapkan kunci sukses dari keberhasilan dan prestasi yang bisa diraih.
“Kunci sukses untuk mewujudkan itu semua tentunya inisiatif, kolaborasi, dan inovasi seluruh OPD,” ungkapnya.
Putra asli Sulsel ini juga menuturkan, banyak hal yang memang perlu ditingkatkan dan dibenahi bersama terkait dengan hasil LHP yang diterima kali ini. Ia mengharapkan semua OPD terus meningkatkan kualitas tugas dan tanggungjawab. Khususnya dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah Kota Batu.
Sementara itu Kepala BPK RI perwakilan Jawa Timur, Karyadi juga berharap, raihan opini WTP ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Ia juga berterimakasih kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan serta anggota DPRD kabupaten/kota. Khususnya atas kerjasama dan dukungan selama pelaksanaan pemeriksaan maupun dalam proses penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.
Sebagai tambahan, pada Kamis (25/5/2023) sore kemarin, BPK RI Jawa Timur menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2022 kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Total ada 37 kabupaten kota yang menerima LHP dari BPK RI dan seluruhnya mendapat opini WTP. Sedangkan satu daerah lain yakni Kota Madiun, sudah lebih dulu diserahkan pada 17 Maret 2023. (dik/mzm)
