Batu, SERU.co.id – Komisi C DPRD Kota Batu masih terus menyoroti rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu dari sektor retribusi parkir. Bahkan PAD dari sektor ini setiap tahunnya selalu mengalami gagal target.
Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, H Khamim Tohari S. Sos mengatakan, pihaknya baru saja melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait di pemerintahan Kota Batu yang berkaitan dengan PAD. Antara lain Dinas Perhubungan (Dishub) Batu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu. Pihaknya ingin mengetahui secara detail permasalahan yang dihadapi dan solusi apa yang bisa diambil.
“Sudah dipaparkan oleh Dinas Perhubungan, langsung Kepala Dinas Imam Suryono dan salah satu solusi dari Dishub tentang PAD ini menurutnya adalah pembangunan parkir bertingkat,” serunya.
Khamim, sapaan akrab politikus DPC PDI Perjuangan Kota Batu itu menuturkan, selain usulan pembangunan parkir bertingkat, Dishub Batu juga menyampaikan agar realisasi kerjasama dengan pihak ketiga untuk urusan pengelolaan parkir agar segera ditindaklanjuti. Untuk itu Komisi C DPRD Batu berencana akan memanggil Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
“TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah,” sebutnya.
Khamim berharap, ke depannya permasalahan seputar penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir tidak terus menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya dugaan kebocoran yang terjadi pada penerimaan daerah dari sektor parkir tersebut sering disebut sebagai penyebabnya. Terutama ketika muncul adanya kajian dari akademisi yang menyebutkan bahwa potensi PAD Batu dari retribusi parkir bisa mencapai Rp9 miliar rupiah.
“Yang kita harapkan semata-mata adalah peningkatan PAD,” pungkasnya. (dik/ono)
