Lila menegaskan, untuk menangani permasalahan tersebut, hal utama yang pelu dilakukan adalah dengan mengambil fungsi lahan. Jadi yang paling sering terjadi adalah kawasan wisata dan perhotelan atau penginapan dibangun di wilayah pertanian. Kemudian memaksa pertanian untuk beralih ke lahan yang belum tentu layak dibabat menjadi pertanian tanpa mempertimbangkan daerah resapan dan penyangga.
“Masalah tanah di bagian bawah sudah rusak atau tidak produktif karena penggunaan pupuk yang berlebihan, akhirnya mereka merambah hutan hingga bukit berubah menjadi pertanian tanpa tegakan juga,” jelas Lila.
Lila berharap, permasalahan itu bisa menjadi perhatian pemerintah. Sebab, kebijakan-kebijakan mengenai pengembalian fungsi hutan sangat dibutuhkan bagi kelangsungan ekosistem.
“Pemerintah bisa mendorong itu melalui kebijakan-kebijakan yang mereka buat,” tuturnya.
Sebagai tambahan, menurut data di Perum Perhutani menyebutkan, daerah hutan yang beralih fungsi disebut sebagai hutan kritis. Untuk Kabupaten Malang memiliki luas mencapai 10 ribu hektar. Hutan kritis tersebut terdiri dari hutan lindung seluas 2.435 Ha, hutan konservasi 2.012 Ha dan hutan produksi 5.621 Ha.
Kemudian untuk wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan menjadi daerah yang memiliki lahan kritis terluas yakni 5.869 Hektar. Namun, banyaknya lahan kritis tersebut sering memicu bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir.
Dimana daerah yang kerap terjadi rawan banjir terdapat di Malang Selatan, seperti Desa Pujiharjo dan Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo, Desa Tambak Rejo dan Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Sedangkan kawasan rawan tanah longsor memang didapati berada di beberapa titik terutama ruas jalan yang menghubungkan Pujon Ngantang menuju Kediri dan sepanjang jalan yang menghubungkan Dampit-Lumajang. (wul/mzm)
