Presiden Joko Widodo meminta evaluasi terhadap Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tiga provinsi yaitu, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam rapat terbatas evaluasi PPKM secara virtual, Jokowi meminta para menteri dan lembaga terkait untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Pemerintah Kota Surabaya memastikan, seluruh sekolah di Kota Pahlawan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Juli 2021 mendatang. Namun sebelum itu, akan dilakukan uji coba pasca Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1442 H.
Meski Kota Malang dan Kabupaten Malang telah menerapkan sistem luring pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Kota Batu masih bertahan dengan menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) daring untuk tenaga pendidik dan peserta didiknya hingga Juli mendatang.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan, seluruh sekolah harus membuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada Juli 2021 mendatang. Kegiatan sekolah tatap muka sudah dapat dilakukan usai SKB 4 Menteri ditetapkan.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur Dr Ir Wahid Wahyudi, MT berpesan kepada Kepala SMA/SMK se-Tulungagung agar tidak alergi dengan pembelajaran tatap muka. Sebab tidak semua pembelajaran bisa dilakukan secara online alias daring. Seperti praktik merias pengantin. Tidak mungkin dilakukan tanpa tatap muka.
Memasuki Tahun Baru 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri gerak cepat dengan melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021. Acara yang digelar secara zoom tersebut diikuti oleh sekitar 940 peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah SD dan SMP negeri/swasta dan Pengawas SD dan SMPnegeri/swasta se-Kabupaten Kediri.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, saat konferensi pers bulan November 2020 lalu, telah menyampaikan pembelajaran tatap muka diperbolehkan di tahun 2021. Namun nampaknya, di Kota Malang sendiri pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020/2021, masih akan kembali menerapkan sistem daring.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo, mengatakan masih mempertimbangkan apakah kegiatan sekolah tatap muka yang awalnya akan dimulai Januari 2021 dilaksanakan tepat waktu atau kembali ditunda. Ada beberapa alasan rencana kembali harus melewati hitung-hitungan matang. Salah satunya karena kasus Covid-19 yang terus meningkat.
Selama pandemi Covid-19 sekitar sembilan bulan lamanya, para siswa di Kota Mojokerto menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau secara daring dari rumah. Pada hari ini, uji coba pembelajaran terbatas secara tatap muka mulai dilakukan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta. Untuk memastikan seluruh sekolah mentaati protokol pencegahan Covid-19, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah sekolah, Senin (30/11/2020).
Riska mengaku rindu dengan teman-teman sekolahnya termasuk rindu dengan suasana kelas. Hal itu diungkapkan siswi kelas 9 SMPN 11 Malang yang bernama lengkap, Riska Windi Rosendi (15) ketika ditanya soal sekolah, kemarin. Betapa tidak, ia sejak awal Maret hingga akhir November 2020 ini tidak pernah sekolah tatap muka alias hanya online saja. Inilah selengkapnya ….
Mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang bakal dilaksanakan mulai Januari 2021, Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto mengundang Forkopimda Gresik, para kepala sekolah dan ketua komite sekolah serta OPD yang membawahi pendidikan untuk berdiskusi dalam satu forum.
Pemerintah secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembukaan kembali sekolah tatap muka. SKB ini disepakati oleh 4 menteri yaitu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jumat (20/11/2020).
Pemerintah secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai keputusan penyelenggaraan pembelajaran sekolah tatap muka di tengah pandemi covid-19, semester genap, yang dimulai awal 2021 mendatang. SKB ini disepakati oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
