Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terkait retribusi menara telekomunikasi dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang tarif retribusi menara telekomunikasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek godok rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) terkait hal tersebut. Dengan begitu peraturan yang ada tidak bertentangan dengan putusan Makamah Konstitusi.
