Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat supaya tidak perlu lagi mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang mencatat sekitar 460 aduan vaksinasi covid-19. Aduan terkait Nomor Induk Keluarga (NIK) terpakai orang lain maupun tidak terdaftar saat vaksinasi.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi. Aturan terbaru ini tertuang dalam aturan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi XI DPR RI.
Disela-sela vaksin Drive Thru, ada salah satu kakak beradik belum bisa vaksin. Hal tersebut karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah terpakai di daerah lain.
