Kepala Staf Kodim 0833/Kota Malang, Mayor Inf Ibrahim menghadiri kegiatan launching 1.061 Koperasi Desa/Kemurahan Merah Putih (KDKMP), wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Tag: Koperasi Desa Merah Putih
Dandim 0833 Dampingi Wadirut PT. Agrinas Pangan Nusantara Tinjau KDMP Arjowinangun
Komandan Kodim 0833/Kota Malang mendampingi Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Mayjen TNI Trenggono SIP MAP. Dalam kunjungan kerja (kunker) ….
Workshop Pelatihan Perkoperasian Dorong Percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Kota Batu
Pemkot Batu menegaskan komitmennya dalam mengawal program prioritas nasional melalui penyelenggaraan Workshop Pelatihan Perkoperasian
Struktur Koperasi Desa Merah Putih Diatur Ketat, Tak Boleh Ada Hubungan Keluarga
emerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM menegaskan larangan adanya hubungan kekerabatan dalam kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih. Seluruh calon pengurus wajib lolos verifikasi riwayat keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Siap Dibentuk di Seluruh Indonesia, Ini Cara Daftarnya
Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi meluncurkan platform atau website Koperasi Desa Merah Putih untuk pendaftaran dan pemantauan 80 ribu koperasi desa. Pendaftaran Koperasi Merah Putih terbagi menjadi tiga skema utama.
Wamendagri: Kecamatan Tajinan Salah Satu Daerah yang Siap dan Cepat Jalankan Program Koperasi Desa Merah Putih
Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengaku jika Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang adalah salah satu daerah yang siap dan cepat dalam menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih.
Diklaim Sejahterakan Rakyat, Mengapa Koperasi Desa Merah Putih Justru Ditolak Kepala Desa?
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diklaim sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengatasi berbagai persoalan ekonomi di pedesaan. Namun, sejumlah kepala desa menolak kebijakan ini karena mengorbankan program yang sudah berjalan dan visi-misi desa.
