Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan revisi KUHAP menjadi undang-undang, Selasa (18/11/2025). Aturan baru tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, berbarengan dengan implementasi KUHP nasional. Namun, pengesahan ini memicu penolakan …..
Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya menyikapi debat Calon Presiden (Capres) terkait Hukum dan HAM yang diadakan 12 Desember 2023 lalu dianggap tidak Pro-Yustisia.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menko Polhukam RI, Mahfud MD, yakni Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Koalisi menilai, pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polhukam tersebut tidaklah berdasar dan menyesatkan. Pasalnya, ia tidak memiliki wewenang untuk menyatakan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.
