Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan untuk memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah agar memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun ke depan. Dalam putusan yang dibacakan Kamis (25/11/2021), Ketua MK Anwar Usman mengatakan, jika tidak direvisi, maka UU lama yang direvisi oleh UU Ciptaker dianggap berlaku kembali.
