Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan, 44 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah resmi jadi ASN Polri, menjalani masa orientasi selama dua minggu. Orientasi dan diklat dilakukan di Pusdikmin Lemdiklat Polri selama 2 minggu.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik 44 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ASN Polri, Kamis (9/10/2021). Pelantikan yang bersamaan dengan Hari Antikorupsi Sedunia ini, menurut Sigit menjadi bentuk untuk memperkuat jajaran organisasi Polri dalam pemberantasan tindak korupsi.
Para mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilantik sebagai ASN Polri pada Kamis (9/12/2021). Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pelantikan akan dilakukan di Mabes Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan, sebanyak 12 dari 56 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak tawaran untuk menjadi ASN di Korps Bhayangkara. Sementara, 44 orang lainnya menyatakan bersedia dan tidak berubah pikiran.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan, sebanyak 52 orang mantan pegawai KPK memenuhi undangan Polri terkait sosialisasi pengangkatan khusus sebagai ASN di Korps Bhayangkara. Kehadiran mereka juga untuk meneken surat pernyataan kesediaan diangkat sebagai ASN di Polri.
Mabes Polri telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang pengangkatan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ASN Polri, Jumat (3/12/2021). Peraturan tersebut juga telah resmi tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Proses regulasi rekrutmen eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Polri telah selesai. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, regulasi tersebut akan segera disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
