“Dalam hal ini peran pemerintahan desa sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan kondisi kesejahteraan masyarakat desa dengan kota. Desa juga mampu memberikan kesejahteran jika dikelola dengan baik,” jelasnya.
BPKP melakukan kegiatan ini sesuai mandat Presiden RI agar dana desa bisa efektif pemanfaatanya. BPKP sendiri merupakan aparatur pengawasan internal.
Sementara, Endang Sri Wigati Kepala Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu saat dikonfirmasi Jum’at (25/11/2022) mengungkapkan workshop sangat diperlukan pemerintah desa terutama dalam pengelolaan keuangan dalam proses pembangunan desa.
“Apalagi saat ini pemerintah desa sudah banyak yang mendapat Bantuan Keuangan Desa (BKD), diharuskan tertib administrasi sesuai pelaksanaanya,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan bahwa Desa Ngringinrejo telah mendapat BKD dari Pemkab Bojonegoro yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang terbagi di tiga dusun. Yaitu Dusun Mejayan, Margorejo dan Ngringinrejo.
“Semoga tahun 2023 program BKD dapat dilanjutkan kembali, karena Desa Ngringinrejo termasuk dalam desa wisata. Dengan adanya akses jalan yang bagus maka akan semakin ramai pengunjung dan berimbas kepada pertumbuhan ekonomi desa khususnya masyarakat desa Ngringinrejo,” tuturnya.
Workshop yang digelar Pemkab Bojonegoro bersama BPKP Perwakilan Jawa Timur ini juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Djoko Lukito, Anggota Komisi XI DPR RI Farida Hidayati (daring), koordinator fasilitas pembangunan partisipasi masyarakat pada Kementerian Desa PDTT, kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, OPD terkait, Kepala Desa dan Camat Se-kabupaten Bojonegoro. (*/ono)
