Probolinggo, SERU – Habib Hadi panggilan akrab Wali Kota Probolinggo menggelar pers rilis bersama puluhan awak media di Taman Wisata Studi Lingkungan(TWSL), Rabu (18/12) siang. Ia menuturkan jika di tahun pertama kepemimpinannya, bukan dilihat dari mulai pelantikan. Namun di tahun anggaran 2019 ini sudah begitu banyak prestasi yang ditorehkan. Sebelum menyampaikan visi-misinya dan janji politik yang sudah direalisasikan, Wali Kota Hadi Zainal Abidin membacakan berbagai prestasi/penghargaan yang diraih pemkot.
Diantaranya, bidang lingkungan meliputi penghargaan Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup, penghargaan Research and Rating Kota Cerdas Indonesia dari Institut Tekhnologi Bandung (ITB), kategori Rating Lingkungan Cerdas (Smart Environment) dan penghargaan Top 25 Kovablik Se-Jawa Timur, inovasi Tabung Beras dan Kampung Tematik.
Dibidang administrasi dan kinerja Pemkot Probolinggo menyabet penghargaan Kerasipan kategori baik, penghargaan Akuntabilitas Kinerja oleh Kemenpan-RB, penghargaan WTP oleh BPK- RI, penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang Berkomitmen Tinggi terhadap Pengelolaan Inovasi Administrasi Negara dan penghargaan PPID Award, kategori Badan Publik Menuju Informatif.
Bidang kesehatan, Pemkot Probolinggo meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Program JKN KIS dan penghargaan Siskia Pro Cantik mewakili Indonesia dalam ajang ASEAN ICT AWARD. Sedangkan untuk ruang lingkup sosial dan pariwisata, juga mengukir prestasi pada ajang East Java Tourism Award dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan zona wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kecamatan Kademangan dan Puskesmas Jati.
“Termasuk menggagas Perda Kota Layak anak (KLA), penghargaan tahun ini ada peningkatan menjadi KLA kategori madya. Penghargaan yang diterima dari LAN sebagai pemda yang berkomitmen tinggi terhadap melakukan inovasi administrasi negara. Hanya 4 kepala daerah yang menerima se Indonesia, dan Kota Probolinggo salah satunya. Terakhir penghargaan dari Gubernur Jatim sebagai daerah yang memiliki komitmen pariwisata,” imbuhnya.
Semua penghargaan itu tidak lepas dari komitmen dan kerja sama yang baik semua pihak baik internal maupun eksternal, serta dukungan masyarakat. “Patut diapresiasi dan harus disampaikan sebagai bukti kinerja pemerintah. Sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial seolah tidak ada yang dilakukan. Apa yang sudah baik kita pertahankan, sedangkan yang kurang dievaluasi untuk dilakukan perbaikan,” tegas mantan anggota DPR RI ini.
Wali Kota juga menyinggung tentang kebijakan baru yang diambil di tahun 2019 , yaitu perubahan nomenklatur OPD. Untuk perampingan ada 4 OPD yang dilebur yaitu, DP3AKB, Dinas Perkim, Dinas Perikanan dan Disnaker. Ia juga menceritakan kunjungan ke luar negeri, Helsingborgh Swedia.
“Ini perlu djelaskan juga, karena bukan urusan jalan-jalan. Hubungan kerja sama dengan Swedia sudah lama dan akan segera berakhir Juni 2020, sehingga perlu diperpanjang. Mereka juga dua kali datang ke sini dan melanjutkan kerja sama itu karena memiliki manfaat bagi Kota Probolinggo. Jika tahun depan ada kunjungan lagi, saya harus mengajak anggota dewan agar ada kesamaan persepsi untuk mewujudkannya. Kemarin kita diterima oleh pemerintah dan anggota parlemen Swedia sebanyak 8 partai,” ungkapnya.
Adapun realisasi janjinya, seperti membangun rumah sakit baru, pengadaan ambulance di masing-masing kelurahan, pendidikan gratis, biaya kesehatan gratis, termasuk kenaikan gaji pegawai tidak tetap (PTT) juga dipaparkan secara lengkap.
“Rumah sakit baru Insya Allah bulan Maret 2020 terealisasi, karena sudah tercantum dalam Perpres no 80 tahun 2019. Bagi PTT ada kenaikan Rp 200 ribu mulai PAK 2019 lalu, kemudian untuk pengadaan seragam sudah terealisasi kecuali Madrasah karena masih ada yang perlu direvisi, namun anggarannya sudah tersedia hanya kita tidak bisa menabrak aturan yang ditetapkan,” urai bapak tiga anak ini.
or khas wali kota dengan bahasa Bolinggoan. Ada Times Indonesia, media on line ini menanyakan perihal kenaikan iuran BPJS di tahun 2020. “Apakah tidak berdampak bagi pemkot? Karena kenaikan mencapai 100 persen, apakah masih dicover oleh pemkot,” tanya Iqbal, wartawan media itu.
Wali Kota menegaskan program itu akan tetap berjalan dan sudah menjadi resiko ketika terjadi kenaikan.” Kita siapkan anggarannya, karena memang warga tidak mampu membutuhkan itu. Apabila tidak mencukupi, bisa dianggarkan dalam PAK 2020,”.
Beberapa awak media juga memberikan masukan agar kinerja yang baik dipertahankan, termasuk hubungan dengan para wartawan. Pamungkas wali Kota meminta agar tulisan para jurnalis ini menjadi edukasi bagi masyarakat.
“Jangan malah memprovokasi, karena sebuah daerah itu dilirik investor juga berkaitan dengan pemberitaannya. Mari bersama-sama membangun kota ini sesuai keahlian masing-masing. Memberikan masukan, seperti Gusmo tadi saran untuk mengembangkan kampung batik. Jangan hanya mencari kekurangan dan kesalahannya saja, tapi juga memikirkan solusinya bersama-sama,” pinta wali kota.(dod)
