Bojonegorokab, SERU.co.id – Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menekankan, terkait penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan, perlu adanya sinergitas antara Pemkab Bojonegoro dengan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan program Pemkab. Bahkan Bupati menjanjikan desa yang berhasil menurunkan angka kemiskinan akan diberikan Dana Insentif Desa (DID).
“Desa akan ditarget menurunkan tingkat kemiskinan. Desa yang berhasil menurunkan angka kemiskinan paling banyak akan kami berikan Dana Insentif Desa. Kami akan berikan kriteria tiap Desa targetnya turun berapa, yang nanti memenuhi target akan kami berikan Dana Insentif Desa,” kata Bupati saat Rapat Koordinasi Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Se-Kabupaten Bojonegoro, Rabu (13/7/2022) di Ruang Pertemuan Angling Dharma pemkab Bojonegoro.
Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam rangka penyelarasan program Pemkab Bojonegoro dengan Perencanaan pembangunan Desa tahun 2023. Rakor diikuti Kepala Dinas PMD, 6 Orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), dan 167 Orang Pendamping Desa (PD) serta Pendamping Lokal Desa (PLD) Se-Kabupaten Bojonegoro.
- SPPG Tlogowaru Kota Malang Pekerjakan Masyarakat Lokal Sukseskan Program MBG, Sasar 4.800 Pelajar
- Wali Kota Batu Terima Audiensi Jajaran Redaksi Memo X Group di Ruang Kerja
- Tingkat Hunian Hotel Kota Malang Capai 47 Persen, Diyakini Melonjak Lewat Program 1.000 Event
Lebih lanjut Bupati Anna mengatakan, dalam upaya pembangunan di Bojonegoro, baru-baru ini Pemkab telah menggelontorkan Bantuan Keuangan Desa (BKD), termasuk program ODF, RTLH/Aladin, Stimulan BUM Desa, dan Penerangan Dusun Gelap di Bojonegoro yang juga sudah tuntas.
“Baru-baru ini kami menggelontorkan BKD banyak sekali termasuk ODF, paling banyak Desa Napis, dan Dusun Gelap di Bojonegoro sudah selesai semua kecuali 3 Dusun karena PLN nya tersambungnya bukan di Bojonegoro tapi masih di Nganjuk dan Madiun,” tegasnya.
Untuk BUM Desa yang telah diberikan bantuan stimulan Rp 100 juta, nantinya akan dilakukan penyisiran untuk melihat progresnya. Jika progresnya bagus dan maju maka Pemkab Bojonegoro akan mendorongnya, termasuk di dalamnya ada Wisata berbasis Desa, sehingga Pendamping Desa harus aktif mendampingi dan mengawal program-program tersebut.
“Saya minta lebih serius melakukan pendampingan, soal BKD juga peran pendamping diperlukan terkait pemberdayaan,” pungkas Bupati.
