Malang, SERU.co.id – Di gelombang ke-2, sebanyak 344 guru diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Gedung Student Center Pertamina SMK Negeri 2 Kota Malang, Jumat (3/6/2022). Terdiri dari 91 guru SMP dan 253 guru SD, dimana lebih dari 70 persen pegawai kontrak jadi PPPK.
Walikota Malang, Sutiaji menjelaskan, mendidik itu tidak segampang menghasilkan produk barang. Perlu ada edukasi, keteladanan dan ketulusan hati, sehingga minim kasus kekerasan kepada peserta didik. Dan mengambarkan bahwa peserta didik seperti halnya tanaman yang dirawat dengan ketulusan hati.
“Pengajar yang baik tidak pernah merasa anak tidak baik. Kalau dia (PPPK) tulus, insyaallah tidak akan terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, itu utama,” seru pria berkacamata tersebut.
- Zia Ulhaq Nilai Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Dorong Pemerataan Pendidikan
- 253.421 Peserta Lolos UTBK SNBT 2025, Berikut 10 Kampus dengan Pendaftar Terbanyak
- Sosialisasi Kurang, Ketua DPRD Kota Malang Berharap Penjaringan Kembali Sekolah Rakyat
Ditambahkannya, pihaknya berusaha mengutamakan PPPK yang sudah lama mengabdi dan terukur loyalitas karakter dan kinerjanya. Sehingga lebih dari 70 persen pegawai kontrak menjadi PPPK.
Menurutnya, transfer knowledge, sikap guru, tugasnya sebagai fasilitator sehingga anak bisa tentukan arah. Sehingga tugas mulia yang diemban akan ada dampak positif terhadap perubahan Negara Indonesia.
“Cara pandang orang dari pendidikan, baik buruknya negara tergantung cara pandang bagaimana guru mengajar,” ungkap Walikota Malang Sutiaji
Selain pembekalan. Sutiaji, juga meminta kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) melalui Dinas Pendidikan melakukan penguatan literasi kepada PPPK. Dimana mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil).
“Tapi kalau seperti dana pensiun, dananya sendiri setiap bulan gajinya dipotong-dipotong. Tadi saya hadirkan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Taspen, agar mereka bisa menabung. Sehingga mereka nanti bisa merasakan buah kerja kerasnya,” kata Sutiaji.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana meminta, guru honorer yang belum menjadi PPPK tidak perlu khawatir. Terkait penempatan mengajar, meskipun banyak sekolah yang sudah terisi dengan guru PPPK. Guru honorer akan tetap disalurkan ke sekolah-sekolah yang masih membutuhkan tenaga pendidik.
“Kami punya 344 guru PPPK yang sudah menerima SK, jadi formasi kita di 1.211 itu yang sudah terisi sekitar 900. Mudah-mudahan di tahap ketiga ada lagi, yang jelas untuk anggaran sudah disiapkan Pemkot untuk 1.000 lebih PPPK,” beber Suwarjana.
Disebutkannya, penyerahan SK pengangkatan PPPK guru tahap I formasi tahun 2021 di lingkungan Pemkot Malang ada total 639 PPPK, Rabu, 11 Mei 2022. Sementara tahap II ada 344 PPPK, dengan rincian SD 253 dan SMP 91 orang.
“Nantinya dibutuhkan 1.211 tenaga, sehingga untuk sisanya masih menunggu diadakan tahun berikutnya. Usulan memang yang ajukan kami, tetapi keputusan ada di pusat (BKN, red),” ungkap Suwarjana.
Sementara kebutuhan tenaga pengajar di Kota Malang sebanyak 2.000-an dan baru terpenuhi 1.211 PPPK. Nantinya akan dipenuhi secara bertahap, dengan anggaran kurang lebih Rp80 miliar. Terutama sebagai bentuk pemerataan formasi guru se-Kota Malang. (wul/rhd)
Baca juga:
- Diskopindag Kota Malang Tepis Isu 57 Koperasi Merah Putih Disusupi Pengurus Titipan
- Mencuat Isu Monopoli, DPRD Kota Malang Dalami Mekanisme Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih
- PMI Kota Malang dan Indonesia Sehat Jiwa Resmikan Poli Psikologi, Tekan Angka Bunuh Diri
- Wali Kota Batu Kunjungi Kediaman Korban Bullying di Hari Anti Bullying
- Fatayat NU Kota Batu Siap Dukung Visi Misi Kepala Daerah
