Malang, SERU.co.id – Mahasiswa kembali melakukan aksi menyuarakan beberapa tuntutan mulai dari naiknya BBM hingga menyoal transparansi rencana pemindahan Ibukota Nusantara. DPRD Kota Malang ikut menanggapi dengan turun dan duduk bersama mahasiswa di depan Balaikota Malang dan menegaskan tuntutan sudah final.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, akan mengajak perwakilan mahasiswa menyampaikan seluruh aspirasi dan akan diteruskan ke pemerintah pusat. Berbarengan aspirasi yang sehari sebelumnya BEM Malang Raya yang juga menuntut hal serupa.
“Para ketua menyampaikan aspirasi, bukan diskusi lagi. Karena tidak ada yang didiskusikan dari tuntutan. Semua sudah final, sepakat dengan itu,” seru I Made di hadapan hampir seribuan mahasiswa, Kamis (14/4/2022).
Ditengah-tengah Ketua Dewan menanggapi tuntutan, beberapa mahasiswa dengan tegas menolak. Karena sesuai kesepakatan bersama harus menghadirkan seluruh perwakilan partai untuk menandatangani kesepakatan tuntutan.
Kendati suasana menegang, aparat dan dewan menahan diri dan melanjutkan tambahan yang diberikan. I Made menjelaskan Ketua DPRD merupakan representasi dan mewakili 45 anggota dewan serta delapan partai yang ada di DPR RI.
Dirinya siap menerima aspirasi mahasiswa semua dengan atasnama Ketua DPRD. Karena kekuatan secara kelembagaan akan lebih kuat dengan tambahan aspirasi perwakilan mahasiswa. Terlebih dewan mempunyai semangat yang sama dalam membela aspirasi rakyat.
“Ayo kita berjuang bersama, saya sudah menerima rilis pada tuntutan Cipayung ini, kita sepakat tidak akan ada yang saya tawar,” beber I Made.
Tuntutan dari para mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi alias kelompok mahasiswa Cipayung ini akan diteruskan kemarin.
“Kita sudah menerima hari Selasa, BEM Malang Raya, kita menerima Cipayung hari ini juga perwakilan atau ketua bersama-sama kami sudah berkoordinasi dengan sekretariat DPR RI dan MPR RI siap menerima aspirasi kita. Karena yang Cipayung yang saat ini adalah semua isu isu nasional yang hanya kami bisa meneruskan,” jelasnya.
I Made menegaskan, tidak mempunyai kapasitas lebih karena merupakan isu nasional. DPRD Kota Malang hanya mempunyai rekomendasi untuk menyikapi apa yang diminta oleh teman-teman dibawa ke pemerintah pusat.
Tidak hanya itu, Made meninta semua mahasiswa saling menjaga. Karena aparat keamanan semua menjaga jangan ada pikiran negatif ketidakberpihakan legislatif terhadap tuntutan yang dibawa.
“Aparat keamanan juga semua berpuasa. Saya yakin PMII, HMI, GMNI, PMKRI semua yang hadir disini sama sama menghargai bulan Ramadan ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, La Rian Hidayat di lokasi yang sama menegaskan, ada lima tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti. Beberapa berkaitan kebaikan harga bahan bakar minyak.
Lalu, adanya harga minyak goreng yang juga ikut melambung naik. Pemerintah Kota (Pemkot Malang) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pangan untuk mengawasi penjualan migor, akan tetapi belum ada mafia yang tertangkap.
“Karena selama ini mafia migor itu belum ditangkap. Artinya ini mengindikasikan bahwa kerja kerja yang dilakukan pemerintah itu masih nihil. Apakah takut dengan mafia, bagi saya tidak ada alasan pemerintah takut dengan mafia,” jelasnya.
Setelah riuh dengan sorakan mahasiswa ada yang masih menolak, sempat terjadi ketegangan tetapi sudah kembali normal. Akhirnya antara perwakilan mahasiswa dan Ketua DPRD Kota Malang didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Malang menyepakati tuntutan tersebut.
Meski tuntutan telah disepakati, perwakilan mahasiswa beberapa organisasi tersebut bakal mengawal. Ketika tidak ada tindaklanjut selama 3×24 jam, pihaknya akan menggelar aksi serupa yang lebih besar, masif dan sistematis. (jaz/rhd)
Baca juga:
- Target Empat Medali Emas, Wali Kota Malang Motivasi Atlet Basket Hadapi Porprov IX Jatim
- Lansia Dilaporkan Hilang Hanyut di Sungai Metro Ditemukan Selamat di Pakisaji
- Bupati Malang Sebut Munas VI APKASI 2025 Wadah Strategis Kuatkan Pembangunan Nasional
- Ratusan Travel Merugi Miliaran Usai Visa Haji Furoda Tak Kunjung Terbit
- Zia Ulhaq Nilai Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Dorong Pemerataan Pendidikan
