BTT Tangani Omicron Rp85 Miliar, DPRD Minta BPBD Jadi Penengah

Malang, SERU.co.id – Anggaran yang diolasikan dalam penanganan covid-19, Kota Malang menyiapkan Rp85 miliar. DPRD Kota Malang meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa sekaligus menjadi penengah atau pengawas anggaran tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika menjelaskan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah salah satu OPD yang harus ikut pro aktif. Karena dana tersebut masuk dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Ada disini OPD penengah lah, bukan BPBD penggunanya, tetapi ikut juga memeriksa anggaran,” seru I Made Rian Diana Kartika.

Menurutnya, alasan tersebut karena prosesnya tidak melibatkan DPRD dalam hal pengelolaan anggaran, mereka mengatur mengamanatkan sendiri. Arti penengah berarti ketika Dinkes mengajukan, BPBD akan mengoreksi, tidak langsung berhadap-hadapan antara yang mempunyai anggaran BKAD dengan yang membutuhkan.

“Diseleksi sama BPBD. Itu memang dari pusat, tidak masing-masing, lewat BPBD,” imbuh pria Ketua Badan Anggaran (Banggar) ini.

Ia menghimbau, jika ada kesulitan pencairan anggaran, berharap untuk tidak segan-segan menyampaikan kepada badan legislatif. Karena anggaran tersebut sudah mengalami kenaikan lima persen dari tahun 2021 kemarin.

Tahun kemarin total ada Rp75 miliar, karena mewajibkan adanya tambahan lima persen menjadi Rp85 miliar. Kendati demikian, Made menegaskan, tidak ada alokasi sisa BTT khusus untuk penanganan covid-19 dialihkan untuk program lain.

“Itu memang dari pusat. Iya semua langsung ke BPBD,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan, kepada OPD pengguna untuk menjalin komunikasi yang baik dengan BPBD. Selain untuk mengantisipasi miskomunikasi, juga sebagai keterbukaan soal anggaran agar bisa diserap dan dimanfaatkan secara maksimal.

“Jika terjadi kebuntuan dengan BPBD, maka akan terjadi kesulitan anggaran,” tutupnya. (jaz/rhd)

Pos terkait

Jaringan Social