Banyuwangi, SERU.co.id – LSM Rejowangi segera melaporkan kasus dugaan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Bayu, Kecamatan Songgon.
Ketua LSM Rejowangi, HM. Eko Soekartono menegaskan, saat ini pihaknya sudah memiliki alat bukti untuk pelaporan ke penegak hukum salah satu oknum pendamping Kecamatan yang diduga sebagai pelaku pemotongan Bansos BPNT dan PKH.
“Alat buktinya sudah ada, dan saksi-saksi sudah lengkap, tinggal melaporkan saja,” tegas Eko Soekartono kepada SERU.co.id, Rabu (26/1/2022) siang.
Eko Soekartono enggan menyebutkan bukti apa saja yang sudah dimiliki, untuk dijadikan pelaporan. “Kita tunggu saja di persidangan,” kilahnya.
“Dalam minggu ini, akan saya kabari, dan ketemu di Polresta Banyuwangi,” tandasnya.
Bahkan, pelaporan dugaan pemotongan Bansos BPNT dan PKH ini di dukung oleh Camat Songgon, Hardiono. Camat yang baru menjabat beberapa hari itu mengatakan, dirinya sejak membaca berita di media SERU.co.id langsung merespon, dan melakukan road show di beberapa desa untuk mengecek kebenaran berita tersebut.
“Saya juga memiliki data, dan saat ini di pegang oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) untuk ditindaklanjuti. Kalau masalah ini mau dilaporkan ya laporkan saja, saya sangat mendukung,” kata Hardiono saat ditemui SERU.co.id di ruang kerjanya, Selasa (25/1/2022).
Diberitakan sebelumnya, PR warga Kecamatan Songgon, salah satu penerima Bansos PKH mengaku Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di pegang oleh salah satu oknum pendamping Kecamatan. Saat ditanyakan ke oknum tersebut infonya dana bantuan masih belum masuk.
“KKS saya di bawa oleh pendamping Kecamatan itu sejak tahun 2017, saat menyerahkan KKS kembali ke saya, saya dikasih uang Rp 500 ribu,” kata PR.
Namun, kata PR ketika KKS diberikan ke dirinya oleh oknum itu, dan dirinya mendengar warga penerima tidak pernah tersendat mendapat bantuan, dirinya langsung mengecek ke BTN untuk mem print out.
“Ketika saya print out, Bansos PKH yang beratas nama saya ternyata terus mengalir tiap 3 bulanya, dan sudah diambil,” ungkap PR sembari menyerahkan bukti print out-nya.
Permasalahan pemotongan Bansos tidak hanya terjadi di PKH saja. Untuk penyaluran BPNT diduga terjadi pemotongan. Modus yang dilakukan oleh pemilik e-warong, 5 hari sebelum dilakukan penyerahan bansos Sembako, terlebih dahulu pemilik e-warong melalui Korcam pendamping Kecamatan memerintahkan seluruh ketua kelompok meminta KKS penerima BPNT untuk dikumpulkan, Namun pemilik e-warong tidak pernah menanyakan kepada penerima manfaat kebutuhan apa saja yang ingin dipesan.
“Saya tidak pernah pesan, tahu-tahu dikasih satu paket yang berisi beras, daging, kacang, telor dan apel. Jika barang-barang itu dikalkulasi, nilainya tidak mencapai Rp 200 ribu, kurang lebih sebesar Rp 181 ribu,” ungkapnya.
Sementara pemilik e-warong, Hendro Widianto mengakui jika nilai Bansos yang diserahkan ke penerima manfaat tidak mencapai Rp 200 ribu. Dikarenakan, sisanya untuk biaya-biaya.
“Kita ini kerja mas, kita nggak kerja bakti, saat mendatangkan barang kita juga butuh untuk ongkos kirim,” dalih Hendro. (ant)
Baca juga:
- Seluruh Jemaah Haji Indonesia Tiba di Makkah, Siap Jalani Wakuf di Arafah
- Satu WNI Meninggal di Gurun Makkah, Dua Lainnya Diselamatkan Usai Coba Masuk Secara Ilegal
- 541 Atlet KONI Kota Batu Lolos Mengikuti Porprov IX Jatim 2025
- KONI Batu Bakar Semangat Tanding Atlet Lewat Character Building
- Pemkot Malang Tak Kuasa Hadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian Terdesak Perumahan
