Malang, SERU.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang merasa tak puas atas penanganan covid-19 di Kota Malang. Atas keterlambatan penanganan, mengakibatkan beberapa ratus jiwa tak tertolong. Keterlambatan itu disebabkan banyak faktor, seperti ketersediaan bed rumah sakit, minimnya oksigen, keterbatasan nakes/relawan, molornya pemakaman, dan lainnya.
Menurut Ketua DPRD Kota Malang, ada banyak masukan dari para anggota dewan setelah menampung aspirasi dari masyarakat. Bahkan anggota dewan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Pemaparan Satgas Covid-19 Kota Malang beserta banyak masukan dan saran dari masing-masing pimpinan serta dewan.
“Para anggota DPRD Kota Malang langsung turun ke lapangan. Dari hasil tersebut, kami menyampaikan kondisi tersebut kepada Pemkot Malang, termasuk saran, masukan dan kritik. Sayangnya, apa yang kami sampaikan tak sepenuhnya diterima dan dilakukan,” ungkap Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, dalam Paripurna Pemaparan Kerja Satgas Covid 19 Kota Malang ke DPRD Kota Malang, Kamis (29/7/2021) petang.
Beberapa perwakilan fraksi menyampaikan laporan kondisi dan aspirasi masyarakat terhadap penanganan covid-19 yang dinilai lambat. Hingga berakibat fatal terhadap meninggalnya warga isoman, akibat tidak tertangani di rumah sakit maupun faskes terdekat.
Menanggapi hal itu, Walikota Malang, Drs H Sutiaji menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi Satgas Covid-19 dan Pemkot Malang. Terutama terkait kebijakan pemerintah pusat, dimana segala sesuatunya menunggu jawaban dari pusat.
Terkait sulitnya vaksin yang didapat masyarakat, pihaknya menyebutkan proses vaksinasi menunggu kiriman dari pusat. Kendala yang dihadapi saat ini bukan dari pelaksanaan, melainkan dari ketersediaan vaksin dari pemerintah pusat. Pemkot Malang sangat mengapresiasi Serbuan Vaksinasi oleh TNI-POLRI, sehingga proses vaksinasi tak bertumpu melalui Dinkes Kota Malang.
“Jumlah vaksinator kurang lebih dari 550, basisnya sudah menjangkau per Rukun Warga (RW), ditambah serbuan vaksinasi dari jajaran Polri/TNI. Namun kondisi saat ini, setelah dosis pertama, kami juga harus memastikan stok dosis kedua setelah ada surat kejelasan,” seru Sutiaji, bersama jajaran pemkot secara virtual di NCC Balaikota Malang.
Terkait Bed Occupancy Rate (BOR), Sutiaji mengatakan, mengalami kekurangan karena pasien tidak hanya orang Malang, namun juga dari luar Malang. Penambahan bed di RSSA, RSUD, Safehouse, RSL juga harus ada kejelasan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes),
“Saat ini di RST dibuatkan RS Lapangan dengan okupansi 100 lebih, tapi belum digunakan. Karena belum ada kepastian pembiayaan dari pemerintah, baik pasien dan lainnya,” papar penyuka makanan pedas ini.
Perihal kesehatan, pihaknya mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan Direktur RSSA, dr Kohar, agar ada penambahan centra Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sementara penambahan bed di RSUD Kota Malang juga bakal ditempatkan 60 sampai 70 unit.
RSSA dan RSUD sampai saat ini kekurangan tenaga kesehatan (nakes). Saat dibuka pendaftaran nakes dan relawan, jumlah pendaftar 20 namun hadir tes hanya 3 orang. Karena rasio nakes dan pasien tidak berbanding lurus, membuat Pemkot Malang bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi, merujuk SE Kemenkes terkait perekrutan nakes.
“SE Kemenkes memperbolehkan perawat, dokter yang belum lulus direkrut untuk nakes,” ungkap pria politisi partai berlambang bintang mercy ini.
Sutiaji menambahkan, sosialisasi yang dilakukan berkaitan covid-19 sudah menggunakan daya upaya kekuatan tim jajaran. Sampai Aparatur Sipil Negara (ASN) diinstruksikan keliling di daerahnya masing-masing untuk mensosialisasikan. Masukan dari dewan dan semua pihak akan dibahas sebagai catatan lebih lanjut di rapat internal.
“Arahan panjengan akan menjadi action kami kedepan. Tentu manakala tidak bersinggungan dengam regulasi,” jelasnya.
Lain halnya, Anggota Komisi B, Arief Wahyudi menyayangkan atas terjadinya lonjakan kasus meninggal pasien isoman di rumah. Bahkan, kata dia, kasus pasien isoman meninggal itu mencapai 50 persen dari total kasus. Seharusnya isoman di rumah ini tidak dilakukan, mengingat resikonya fatal.
“Solusinya, memperbanyak tempat-tempat isolasi terpadu (isoter). Tapi saya lihat progresnya selalu lama dan bertele-tele. Pasien isoman ini seolah dilepas gitu aja tanpa pendampingan dari nakes yang ahli. Saya sangat tidak sepakat dengan isoman,” jelas Arief.
Anggota Fraksi PKB ini menjelaskan, masih banyak aset bangunan milik Pemkot yang bisa dialihfungsikan jadi isoter. Jika masih saja bertele-tele, bisa jadi pandemi gak akan selesai-selesai.
”Saya harap ada unsur paksaan di situasi darurat ini. Kita gunakan kekuasaan untuk kebaikan. Saya harap bisa segera ambil langkah cepat dan tepat guna untuk meredam dampak pandemi,” paparnya.
Selain itu, Arif juga menyoroti metode sosialisasi protokol kesehatan yang kurang membumi dan terlalu formal. Sehingga banyak warga masih belum sadar akan pentingnya prokes.
Anggota Dapil Klojen ini masih banyak menjumpai warga yang takut dengan tes swab PCR, padahal penting dalam pemaksimalan 3T (Tracing, Tracking dan Treatment). Dia berharap Pemkot bisa lebih kreatif lagi dalam melakukan sosialisasi.
”Gunanya agar mudah dimengerti, contohnya di kalangan ibu-ibu, kan bisa didukung gambar foto Andin dan Aldebaran misalnya,” pungkasnya.
Masukan dan kritikan juga disampaikan oleh Anggota Komisi A, Harvard Kurniawan R SH menuturkan, menanyakan target Kota Malang kapan mencapai zona kuning hingga zona hijau. Minimal kepala daerah mempunyai target yang harus dicapai tim Satgas Covid-19.
“(Misalnya) saya menginginkan target zona kuning ini dua bulan lagi, sehingga harus ada seperti ini dan ini. Saya menanyakan targetnya apa dan kapan Malang zona kuning, hingga beralih ke zona hijau,” kata Harvad depan lembaga eksekutif dan legislatif.
Terkait isoman, pihaknya sepakat dengan Arief Wahyudi, serta bicara pengelolaan limbahnya bagaimana. Kekhawatiran limbah keluarga isoman dimungkinkan menularkan kepada tetangga. Karena kenyataan pengakuan tukang sampah, sampah tersebut diambil dan dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang sama.
“Bayangkan, sampah isoman itu kemudian tersentuh orang lain. Kalau bisa isoman ada sosialisasi terkait ini. Isoman jangan dikasih sembako menghasilkan sampah, tapi makanan jadi setiap hari, itu alangkah lebih elok,” papar anggota dewan Komisi A ini.
Tak hanya itu, disinfektan yang dimiliki kampungnya berasal dari pasokan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang. Menanyakan pasokan disinfektan dari pemerintah belum ada, terlepas dari pro kontra disinfektan efektif atau tidak.
“Disinfektan yang diterima RW itu semua diberi oleh teman-teman PMI. Disinfektan dari Pemkot Malang, seharusnya juga memfasilitasi,” tandasnya. (jaz/rhd)
Baca juga:
- Target Empat Medali Emas, Wali Kota Malang Motivasi Atlet Basket Hadapi Porprov IX Jatim
- Lansia Dilaporkan Hilang Hanyut di Sungai Metro Ditemukan Selamat di Pakisaji
- Bupati Malang Sebut Munas VI APKASI 2025 Wadah Strategis Kuatkan Pembangunan Nasional
- Ratusan Travel Merugi Miliaran Usai Visa Haji Furoda Tak Kunjung Terbit
- Zia Ulhaq Nilai Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Dorong Pemerataan Pendidikan
