Surabaya, SERU.co.id – Kabar manipulasi data kematian akibat terpapar covid-19 ditampik Gubernur Jawa Timur. Data dari New All Record (NAR) auto rilis tersebut berasal dari pengelola Laboratorium Polymerase Chain Reaction(PCR).
PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi DNA. Sementara sebagian besar Laboratorium PCR dimiliki oleh swasta, dengan auto rilis langsung dikirim ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Tolong sekarang dipersandingkan data paling sinkron dengan Kemenkes Insyaallah yang paling dekat itu adalah data Pemprov Jawa Timur,” seru Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui Channel Youtube Najwa Shihab yang diunggah Kamis (29/7/2021).
Khofifah mengatakan, pihaknya tidak mendapat laporan positif, laporan kematian, laporan kesembuhan dari Dinkes provinsi. Karena Dinkes Pemprov hanya sebagai agregrator dari auto rilis. Dari Laboratorium PCR ke Kemenkes, sehingga biasanya merilis sore hari.
Kemudian, terkait Bed Occupancy Rate (BOR) bisa diketahui di rumah sakit, hospital online dan New All Record (NAR). Karena di Pemprov tidak ada yang namanya dinas pemakaman, adanya di kabupaten/kota.
“Maka Dinas Kesehatan kabupaten/kota melapor ke pusat dan melapor ke provinsi,” ujar gubernur asli Kota Pahlawan ini.
Pihaknya menyampaikan, seperti kasus di Kota Surabaya, sudah menanyakan ke Walikota Surabaya, kenapa ada surat isinya bulan Juli yang meninggal sekian. Sehingga ada perbedaan di website Pemprov Jatim.
Ternyata, surat pengantar tersebut menjelaskan yang dimakamkan di wilayah Keputih, Kota Surabaya belum di swab antigen maupun PCR. Sifatnya masih dalam kondisi suspect jenazah tersebut.
“Kata Pak wali, saya disuruh bikin surat itu tapi yang beredar tidak ada halaman depannya. Yang beredar langsung lampirannya saya bilang ini dinkes begini,” papar Khofifah, sambil menirukan perkataan Walikota Surabaya.
Pemprov Jatim mengklarifikasi, bahasa yang disampaikan oleh Koordinator Lapor Covid-19, Ahmad Arief tidak benar kalau masing-masing kabupaten/kota kompak menginput memanipulasi data.
“Jadi yang menginput adalah kabupaten/kota. Lalu yang diinput jangan bilang kompak, saya rasa tidak fair ini. Pemerintah Provinsi tidak ada tupoksi dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengurusi permakaman,” terangnya.
Terkait data, Khofifah menambahkan, sesungguhnya transparansi di webnya Pemprov Jawa Timur sudah sangat terang sekali dari 80 item variabel. Data diambil dari kabupaten/kota yang dikirimkan juga ke pusat itulah yang diunggah oleh Pemprov Jatim.
“Kita agregator, kita luruskan ini. Kalau input (hasil) dari laboratorium, kalau input BOR dari rumah sakit. Serta kalau input kematian dan kesembuhan dari Dinkes kab/kota,” pungkas alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tersebut. (jaz/rhd)
Baca juga:
- Target Empat Medali Emas, Wali Kota Malang Motivasi Atlet Basket Hadapi Porprov IX Jatim
- Lansia Dilaporkan Hilang Hanyut di Sungai Metro Ditemukan Selamat di Pakisaji
- Bupati Malang Sebut Munas VI APKASI 2025 Wadah Strategis Kuatkan Pembangunan Nasional
- Ratusan Travel Merugi Miliaran Usai Visa Haji Furoda Tak Kunjung Terbit
- Zia Ulhaq Nilai Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Dorong Pemerataan Pendidikan
